MANOKWARI, PinFunPapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui kebijakan afirmatif dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu kebijakan tersebut adalah alokasi khusus paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) kepada pelaku usaha OAP di wilayah provinsi dan tujuh kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, saat memberikan arahan dalam apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (14/7/2025). Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mendukung realisasi paket-paket penunjukan langsung bagi pengusaha asli Papua.
“Terima kasih kepada semua OPD. Kita sudah sepakat bersama para bupati bahwa untuk paket-paket penunjukan langsung, pembagiannya adalah 70 persen untuk pemerintah kabupaten dan 30 persen untuk pemerintah provinsi. Ini berlaku di tujuh kabupaten,” ungkap Gubernur.
Gubernur Dominggus menjelaskan bahwa kuota 30 persen paket penunjukan langsung yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi telah terpenuhi. Selanjutnya, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara provinsi dan pemerintah kabupaten agar realisasi di lapangan berjalan maksimal.
“Untuk bagian pemerintah provinsi, sudah kami penuhi. Sekarang tinggal bagaimana dikoordinasikan dengan kabupaten-kabupaten, agar seluruh paket ini bisa segera diselesaikan, dianggarkan, dan benar-benar diberikan kepada pengusaha OAP,” jelasnya.
Menurut Gubernur, komitmen bersama ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal, khususnya pengusaha OAP yang selama ini menghadapi berbagai tantangan akses dan modal dalam mengikuti proses pengadaan.
“Kita tidak ingin mereka hanya jadi penonton. Ini saatnya OAP diberdayakan dan difasilitasi agar bisa tumbuh dan bersaing secara sehat di tengah iklim usaha saat ini,” tegasnya.
Kebijakan alokasi penunjukan langsung untuk OAP merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal dan keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua. (red)
