FAKFAK, PinFunPapua.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil, meminta Pemerintah Daerah lebih serius dan transparan dalam menangani pengelolaan serta pengalokasian tempat berjualan bagi pedagang di Pasar Thumburuni.
Pernyataan tersebut disampaikan UT sapaan akrab Untung Tamsil menyusul kebijakan relokasi pedagang dari Pasar Kelapa II dan Pasar Ikan Tanjung Wagom ke Pasar Thumburuni oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam proses relokasi ini, pihak Disperindag telah membagikan nomor los dan meja batu kepada para pedagang yang menempati lokasi baru.
Namun, UT menilai masih ada persoalan yang harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Ada masyarakat yang sudah lama berjualan sebelum pasar terbakar dan sudah memenuhi kewajiban mereka seperti membayar pajak. Tapi, ketika pembagian los dilakukan, nama mereka justru tidak ada. Ini harus disikapi serius agar tidak memicu gejolak,” tegasnya, Rabu (10/9/2025).
Minta Proses Pembagian Dilakukan Profesional
UT menekankan agar Pemerintah Daerah, khususnya OPD teknis terkait, benar-benar menerapkan prinsip profesionalisme dan keterbukaan dalam melakukan pembagian los dan fasilitas lainnya di pasar.
“Pembagian harus didasarkan pada kondisi riil para pedagang, bukan berdasarkan kedekatan atau tekanan. Ini soal keadilan bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Soroti Isu Pendidikan dan Lapangan Kerja
Selain soal pasar, UT juga menyinggung persoalan pendidikan, khususnya terkait bantuan pendidikan dan seragam sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan mahasiswa.
“Program bantuan ini menyentuh langsung masyarakat kecil. Jadi, pemerintah harus benar-benar memperhatikan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Tak hanya itu, UT juga menyoroti pentingnya membuka lapangan pekerjaan di Fakfak. Ia menyampaikan dukungannya terhadap upaya Bupati dan Wakil Bupati dalam menarik investasi masuk ke daerah.
“Saya sudah instruksikan Fraksi Gerindra untuk mendorong percepatan investasi. Ketika investasi masuk dan beroperasi, itu bisa menjadi solusi mengurangi angka pengangguran di Fakfak,” pungkasny
Pernyataan Ketua DPC Gerindra Fakfak ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Daerah agar kebijakan publik dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat kecil, terutama dalam isu-isu strategis seperti pengelolaan pasar, pendidikan, dan ketenagakerjaan. (RISMAN)
