MANOKWARI, PinFunPapua.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar Media Gathering bertajuk Peran Media dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPS dan insan pers dalam menyosialisasikan berbagai program statistik, khususnya Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan mulai tahun depan.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P., menyampaikan bahwa Media Gathering digelar pada akhir 2025 sebagai upaya memastikan seluruh program statistik dapat tersampaikan secara tepat dan menyeluruh kepada publik.
“Harapannya, seluruh kegiatan statistik yang ada di dua provinsi—Papua Barat dan Papua Barat Daya—dapat dimonitor dan dipublikasikan oleh rekan-rekan media, baik elektronik maupun cetak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 1 Mei 2026, sehingga berbagai persiapan teknis dan operasional mulai dimatangkan sejak akhir 2025.
“Cakupan sensus ekonomi harus bisa disurvei seluruhnya oleh petugas, baik dari BPS maupun mitra BPS,” kata Merry.
Menurut dia, Sensus Ekonomi merupakan sumber data penting untuk mengetahui aktivitas dan struktur ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pelaksanaan SE2026 menjadi sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali dilakukan BPS.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, dan terutama rekan-rekan media,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa SE2026 tidak hanya mencatat data usaha, tetapi juga menggali karakteristik ekonomi, termasuk aktivitas ekonomi digital. Dengan begitu, seluruh kegiatan ekonomi—baik konvensional maupun berbasis daring—dapat terpetakan secara menyeluruh.
Peran media dalam menyebarluaskan informasi mengenai sensus ekonomi dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran publik atas manfaat SE2026. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Dari sensus ini, pemerintah dapat melihat gambaran pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Kita berharap pelaku usaha di Manokwari tidak stagnan, tetapi terus berkembang,” jelas Merry.
BPS mencatat terdapat sekitar 26,7 juta usaha atau perusahaan di Indonesia. Di Papua Barat sendiri terdapat 73.692 usaha, dengan sektor terbesar berada pada kategori perdagangan besar–eceran serta reparasi kendaraan bermotor. Sektor berikutnya yaitu penyediaan akomodasi, perhotelan, serta usaha makanan dan minuman.
Komposisi skala usaha di Papua Barat didominasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar 97,8 persen, sementara usaha besar hanya mencapai sekitar 2,2 persen. Kondisi ini menunjukkan peran strategis UMK sebagai penyerap tenaga kerja di wilayah tersebut.
“Pelaku usaha di Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah salah satu sumber utama penyerapan tenaga kerja. Harapannya, usaha-usaha ini dapat berkembang sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di provinsi ini,” pungkasnya. (Dhy)
About the Author
