Oleh: Haydar Delshady Tukuwain
Peserta LK III PB–PBD
Pembangunan Papua Barat Daya membutuhkan pendekatan yang lebih jujur, berani, dan berbasis bukti. Selama ini, berbagai persoalan di wilayah ini kerap dijelaskan secara deskriptif, sekadar dipaparkan sebagai “tantangan daerah” tanpa upaya serius menggali akar struktural yang menyebabkan ketimpangan terus bertahan. Ketimpangan layanan dasar, rendahnya indeks pembangunan manusia, terbatasnya konektivitas, serta sulitnya akses air bersih bukanlah persoalan baru. Semua itu merupakan warisan kebijakan yang cenderung seragam dan tidak adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis Papua.
Di wilayah dengan keragaman budaya dan topografi setinggi Papua Barat Daya, pembangunan tidak dapat lagi mengandalkan pola satu resep untuk semua. Pemerataan kesejahteraan harus dimulai dari kemampuan membaca konteks secara cermat: apa kebutuhan tiap wilayah, apa saja hambatan teknis maupun politis yang menghalangi pelayanan publik, dan bagaimana infrastruktur dapat dibangun tanpa mengabaikan tantangan geografis yang nyata. Pembangunan yang menutup mata terhadap konteks hanya akan menghasilkan proyek mahal yang minim manfaat.
Karena itu, perencanaan berbasis data bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat mutlak. Data mengenai kemiskinan, produktivitas, mobilitas penduduk, jumlah penduduk asli Papua, kondisi infrastruktur, hingga akses digital harus menjadi sumber utama dalam menentukan prioritas kebijakan. Tanpa data yang akurat, pemerintah hanya bergerak mengikuti persepsi, bukan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, data saja tidak cukup. Tantangan terbesar justru terletak pada tata kelola dan kapasitas birokrasi, keberanian mengevaluasi pendekatan lama, serta kemauan membangun kolaborasi dengan tokoh adat, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Tanpa sinergi ini, pembangunan hanya akan berhenti pada tumpukan rencana tanpa tindakan nyata.
Papua Barat Daya memiliki peluang untuk keluar dari pola stagnasi yang terjadi bertahun-tahun. Dengan menggabungkan data yang kuat, pendekatan pembangunan yang adaptif, dan orientasi pada keadilan, provinsi ini dapat menjadi contoh bagaimana wilayah timur Indonesia mengatur ulang strateginya sendiri. Bukan dengan meniru model luar, melainkan dengan memahami dirinya secara lebih jernih dan berani mengambil keputusan yang sesuai dengan karakter wilayahnya.
About the Author
