MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Filep Wamafma, menyerap langsung aspirasi tenaga kesehatan (nakes) Kabupaten Manokwari yang dirumahkan dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sanggeng, Selasa (24/02/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari, perwakilan Ombudsman Papua Barat, serta perwakilan nakes yang terdampak kebijakan pengurangan anggaran yang berujung pada dirumahkannya ratusan tenaga honorer di sektor kesehatan.
Dalam keterangannya, Filep menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan DPRK Manokwari yang telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib tenaga kesehatan dan guru di daerah.
Ia menegaskan, persoalan honorer tidak bisa diselesaikan secara parsial di daerah, melainkan harus ditangani secara kolaboratif bersama kementerian terkait di tingkat pusat, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendidikan.
“Masalah ini harus dikolaborasikan dengan kementerian di pusat agar solusi yang dihasilkan komprehensif dan tidak merugikan tenaga honorer di daerah,” ujarnya.
Filep mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan DPRK Manokwari dan berencana bertemu langsung dengan Bupati Manokwari guna membahas langkah strategis penyelamatan putra-putri daerah yang bergantung pada pekerjaan honorer, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, kondisi lapangan pekerjaan yang terbatas membuat banyak tenaga honorer tetap bertahan bekerja meski menerima upah yang minim.
“Lapangan kerja saat ini sangat sulit. Banyak honorer tetap mengabdi dengan penghasilan terbatas. Sebagai wakil daerah, saya terpanggil untuk membantu memperjuangkan mereka,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan saat ini menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah terkait penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menyampaikan usulan sebagai langkah strategis penyelesaian persoalan honorer.
Lebih lanjut, Filep menyoroti dampak pemangkasan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang berpengaruh besar terhadap daerah, termasuk dirumahkannya sekitar 235 tenaga kesehatan serta hampir 900 guru honorer di Papua Barat, khususnya di Manokwari.
Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penyelesaian masalah honorer, bahkan meminta agar dilakukan evaluasi apabila terdapat OPD yang tidak kooperatif dalam proses penanganan persoalan tersebut.
Selain itu, Filep menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan dalam forum tersebut tanpa pemberitahuan, mengingat kehadiran dinas teknis sangat penting untuk memberikan gambaran utuh terkait kondisi tenaga kesehatan yang terdampak.
Sebagai langkah konkret, Filep menegaskan bahwa dirinya selaku Ketua Komite III DPD RI siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait di Jakarta serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari guna memperjuangkan nasib sekitar 3.000 tenaga honorer di Papua Barat, khususnya di Manokwari, agar memperoleh kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. (JN)
About the Author
