MANOKWARI, Pinfunpapua.com— Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor/Pengusaha Orang Asli Papua (PAL KAOP) Papua Barat meminta Gubernur Papua Barat mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lambat menginput kegiatan pemerintah ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Ketua PAL KAOP Papua Barat, Alex Wonggor, mengatakan hingga pertengahan Maret 2026 sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menginput kegiatan pada sistem tersebut.
Padahal, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada aplikasi SiRUP paling lambat dilakukan pada 31 Maret tahun anggaran berjalan.
“Sejauh ini baru Biro Umum yang sudah menginput kegiatan ke SiRUP, sementara OPD lainnya belum. Padahal sudah mendekati akhir Maret, minimal 50 persen kegiatan seharusnya sudah diinput,” kata Alex, Jumat (13/3/2026), di Manokwari.
Alex menjelaskan, saat ini terdapat 129 kelompok asosiasi yang tergabung dalam PAL KAOP dengan total 3.581 anggota. Pendaftaran anggota dilakukan melalui satu pintu sesuai arahan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Ia mengatakan, dalam rapat kerja tahun lalu pihaknya juga mengusulkan agar paket pekerjaan sekitar Rp600 miliar atau setidaknya separuh dari nilai tersebut dapat diberikan kepada kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Namun, menurut Alex, pada tahun sebelumnya sekitar 1.800 anggota yang telah diverifikasi hanya menerima paket pekerjaan dengan nilai relatif kecil, berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.
“Tahun ini kami berharap nilai paket pekerjaan bisa lebih besar. Dalam pembagian ada yang bisa mendapatkan Rp50 juta hingga Rp100 juta, bahkan minimal setiap kontraktor mendapat paket Rp100 juta,” ujarnya.
Ia menambahkan, target tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh OPD menyerahkan paket pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).
“Kalau OPD tidak menyerahkan paket PL, maka Biro Barang dan Jasa tidak bisa memenuhi target tersebut. Akibatnya kontraktor tidak mendapatkan paket pekerjaan sesuai nilai yang diharapkan,” katanya.
Selain itu, Alex juga menyoroti rendahnya tingkat penginputan paket pekerjaan dalam sistem SiRUP. Dari enam provinsi di wilayah Papua, Papua Barat disebut menjadi daerah dengan tingkat penginputan paket penunjukan langsung paling rendah.
“Saat ini baru satu OPD yang menginput data, yaitu Biro Umum. Sementara OPD lainnya belum memasukkan paket pekerjaan ke dalam SiRUP,” ujarnya.
Sekretaris PAL KAOP Papua Barat, Lewis Wanggai, mengatakan keterlambatan penginputan paket pekerjaan dapat berdampak pada pelaksanaan proyek serta serapan anggaran daerah.
Menurut dia, selama tiga tahun terakhir Papua Barat juga tercatat memiliki tingkat penginputan paket pekerjaan paling rendah dibanding provinsi lain di wilayah Papua.
“Kalau kita melihat beberapa provinsi baru, pada Februari saja data paket pekerjaan mereka sudah final di SiRUP. Sementara Papua Barat masih sangat rendah,” kata Lewis.
Ia berharap Biro Barang dan Jasa Papua Barat dapat mendorong seluruh OPD segera menginput paket pekerjaan agar kontraktor lokal memiliki waktu mempersiapkan administrasi dan perizinan sebelum proses pengadaan dimulai.
“Kalau data terlambat diinput dan tiba-tiba ditayangkan, kami bisa kesulitan menyiapkan perusahaan dan berbagai izin yang diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab PAL KAOP Papua Barat, Yance Kambu, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat atas perhatian terhadap organisasi tersebut.
Menurut Yance, keterlibatan masyarakat Papua dalam pembangunan daerah perlu terus diperkuat.
“Sudah saatnya orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri. Daerah dikatakan maju ketika masyarakatnya terlibat langsung dalam pembangunan,” kata Yance. (Dhy)
About the Author
