MANOKWARI,PinFunPapua.com – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Manokwari, Papua Barat, menjadi titik awal lahirnya Forum Ekonomi Papua Barat Produktif. Forum ini dirancang sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis sektor riil guna menjawab tantangan pembangunan di Tanah Papua.
Gagasan tersebut muncul dalam pertemuan bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal dari sektor peternakan, perkebunan, hingga usaha mandiri.
Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif, Levinus Wanggai, mengatakan forum ini dibentuk sebagai respons atas arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ekonomi Papua yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kami mencoba menyusun konsep untuk menjawab arahan Wakil Presiden. Dari situ lahirlah forum ini sebagai bagian dari upaya mendorong Papua menjadi lebih produktif,” kata Levinus kepada media PinFunpapua di Manokwari Papua Barat.
Menurut dia, persoalan utama di Papua berakar pada sektor ekonomi. Karena itu, forum tersebut secara khusus menitikberatkan pendekatan ekonomi tanpa membahas aspek politik maupun sejarah.
“Jika peluang ekonomi tidak segera dibenahi melalui langkah konkret, maka persoalan di Papua akan terus berlanjut. Kami fokus pada perubahan dalam konteks ekonomi,” ujarnya.
Forum ini juga mendorong transformasi pelaku usaha dari pola konsumtif menjadi produktif. Pelaku ekonomi produktif seperti peternak ayam petelur, petani, dan pelaku usaha mandiri dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Sebagai langkah awal, forum memprioritaskan sektor pertanian dengan pengembangan kawasan terpadu seluas 1.000 hektar. Dari total tersebut, sekitar 500 hektar akan difokuskan untuk budidaya singkong dan jagung sebagai bahan baku bioetanol, sejalan dengan arahan Presiden terkait pengembangan energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.
“Kawasan ini tidak hanya untuk produksi, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti gudang penampungan, permukiman, dan infrastruktur lainnya sehingga tercipta keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat,” kata Levinus.
Program ini juga menyasar masyarakat yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, dengan tujuan mendorong mereka beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.
Selain pertanian, forum membuka peluang pengembangan sektor lain seperti pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pasar transit, serta kawasan perikanan berbasis potensi wilayah.
Levinus menegaskan bahwa konsep ini berlandaskan prinsip otonomi khusus Papua, yakni pemberdayaan, perlindungan, dan keadilan bagi OAP. Ia menilai pendekatan ekonomi dapat menjadi jalan alternatif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Melalui penguatan ekonomi, diharapkan muncul kesadaran bahwa negara hadir dan serius dalam memulihkan martabat Orang Asli Papua,” ujarnya.
Sejauh ini, forum telah melakukan sedikitnya tiga kali pertemuan dengan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, BPS, serta lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Barat, dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay Dukungan terhadap konsep ini juga disampaikan oleh perwakilan DAP.
Ke depan, forum juga akan mengembangkan konsep kawasan ekonomi terpadu inklusif yang didukung program.
“Kartu Papua Barat Produktif Program ini bertujuan mengukur capaian serta memastikan penyaluran manfaat dilakukan secara tepat sasaran melalui validasi data bersama BPS dan dinas sosial.
Levinus berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan, agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan. (Dhy)
About the Author
