MANOKWARI,PinFunPapua.com- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran belanja tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah strategis menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Menurut Dominggus, keberadaan dana tersebut sangat penting untuk menjamin respons cepat pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan penanganan segera.
“Dana tak terduga selalu dianggarkan. Dana ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika terjadi musibah seperti bencana alam,” ujar Dominggus di Manokwari, belum lama ini.
Ia menjelaskan, Papua Barat merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, seperti tanah longsor dan banjir, terutama di daerah dengan topografi pegunungan serta kawasan yang dilalui aliran sungai.
Salah satu contoh nyata, kata dia, adalah peristiwa tanah longsor yang terjadi pada awal tahun 2025 di Kampung Hing, Distrik Catubouw, Kabupaten Pegunungan Arfak. Bencana tersebut mengakibatkan sedikitnya 16 orang menjadi korban.
Dominggus menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan Polri.
“Kita semua memiliki tanggung jawab, baik pemerintah daerah, Basarnas, TNI, maupun Polri, untuk bersama-sama menangani dan mengatasi dampak bencana ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti salah satu faktor yang memperbesar risiko bencana, yakni pola pemukiman masyarakat yang masih berada di kawasan rawan. Menurut Dominggus, di Kampung Hing terdapat dua aliran sungai yang justru dijadikan lokasi permukiman warga.
Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan korban jiwa, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu longsor dan luapan air sungai.
“Di wilayah itu ada dua sungai, tetapi masyarakat membangun rumah di sekitar aliran sungai tersebut. Ini sangat berisiko, apalagi jika terjadi longsor di bagian hulu, material bisa terbawa arus dan menimbun permukiman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kasus longsor di Kampung Hing, material longsoran dari bagian atas gunung terbawa hingga ke aliran sungai dan menyebabkan luapan air yang kemudian menimbun kawasan pemukiman warga.
Selain tanah longsor, bencana banjir juga dilaporkan terjadi di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, tepatnya di wilayah Masaburi dan Wariori. Luapan air sungai di daerah tersebut menyebabkan genangan yang merendam rumah-rumah warga.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari dan sejumlah instansi terkait telah melakukan langkah penanganan darurat.
Upaya yang dilakukan antara lain dengan menurunkan alat berat untuk mengatasi penyumbatan aliran sungai serta memperbaiki struktur aliran air agar kembali normal.
“Kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, balai terkait, serta TNI dan Polri untuk menangani persoalan ini. Salah satu langkahnya adalah menurunkan alat berat untuk memperbaiki aliran sungai yang tersumbat,” kata Dominggus.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun upaya mitigasi jangka panjang.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Dominggus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi sungai, drainase, serta infrastruktur pengendali banjir lainnya.
Menurut dia, penyumbatan aliran sungai akibat material lumpur, batu, maupun sampah harus segera diatasi agar tidak menimbulkan luapan air saat musim hujan.
“Ke depan, sungai atau parit yang mengalami penyumbatan harus segera diperbaiki. Jangan sampai material menumpuk dan menyebabkan air meluap ke permukiman warga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan alat berat di titik-titik rawan, khususnya di bantaran sungai, sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi potensi banjir saat curah hujan meningkat.
Selain itu, Dominggus mengingatkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, terutama dalam menentukan lokasi permukiman. Ia berharap masyarakat dapat lebih memperhatikan aspek keselamatan dan tidak membangun rumah di kawasan yang berpotensi terdampak bencana.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, agar ke depan kita bisa meminimalkan risiko dan dampak bencana,” kata dia.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi, sekaligus mengurangi potensi kerugian serta korban jiwa di masa mendatang. (Dhy)
About the Author
