MANOKWARI,PinFunPapua.com – Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV akhirnya angkat bicara menyusul munculnya sorotan terkait kepulangan sejumlah kontingen peserta dari Papua Barat. Panitia menegaskan bahwa pembiayaan tiket perjalanan peserta, baik menuju maupun kembali dari Manokwari, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) di masing-masing provinsi.
Ketua Harian Panitia Pesparawi Nasional XIV, Jacob Fonataba, mengatakan sejak awal panitia telah menyampaikan kepada seluruh kontingen bahwa penyelenggara hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan selama peserta berada di Manokwari, sedangkan biaya transportasi dari daerah asal hingga kembali ke daerah masing-masing telah dianggarkan melalui Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN).
“Biaya perjalanan dari daerah asal ke Manokwari dan kembali lagi bukan menjadi tanggung jawab panitia. Itu merupakan tanggung jawab LPPD di masing-masing provinsi karena anggarannya sudah disiapkan melalui LPPN,” kata Jacob kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan Pesparawi, panitia telah berulang kali melakukan sosialisasi mengenai mekanisme transportasi peserta. Bahkan, untuk memastikan kelancaran mobilisasi kontingen menuju Papua Barat, panitia melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Menurut Jacob, panitia dua kali menemui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan dengan membawa surat resmi dari Gubernur Papua Barat.
Koordinasi tersebut dilakukan agar pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap ketersediaan transportasi udara maupun laut bagi ribuan peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Hasil pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil maskapai penerbangan dan PT Pelni untuk membahas dukungan transportasi peserta. Namun, dukungan tersebut hanya sebatas fasilitasi, bukan pembiayaan tiket,” ujarnya.
Jacob menegaskan, dana transportasi telah dialokasikan kepada setiap LPPD provinsi melalui LPPN. Karena itu, pembelian tiket pulang dan pergi menjadi kewenangan penuh masing-masing daerah.
“Anggaran transportasi sudah ada di setiap provinsi. Jadi yang mengatur pembelian tiket adalah LPPD masing-masing, bukan panitia di Papua Barat,” tegasnya.
Di sisi lain, panitia mengklaim telah memberikan pelayanan maksimal selama seluruh rangkaian Pesparawi berlangsung di Manokwari. Mulai dari penyediaan transportasi lokal, bus operasional, hingga berbagai fasilitas pendukung bagi seluruh kontingen.
Jacob menyebut pelayanan tersebut bahkan menjadi salah satu yang paling lengkap dibandingkan penyelenggaraan Pesparawi di daerah-daerah sebelumnya.
“Selama peserta berada di Manokwari, seluruh transportasi lokal kami siapkan. Bus kami sediakan untuk mendukung mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung. Fasilitas seperti ini belum tentu diberikan pada penyelenggaraan Pesparawi di daerah lain,” katanya.
Ia berharap masyarakat tidak keliru menilai apabila terdapat peserta yang mengalami keterlambatan kepulangan akibat persoalan tiket.
“Kalau ada peserta yang terlambat pulang karena tiket, itu bukan karena panitia tidak bekerja. Sejak awal urusan tiket memang menjadi kewenangan LPPD masing-masing provinsi, sedangkan kami bertugas memastikan seluruh kegiatan Pesparawi di Manokwari berjalan dengan baik,” ujar
(Jurnalis : Dhy).
About the Author
