Jangkau Pedalaman di 7 Kabupaten, Filep Perjuangkan Program Pendidikan Papua Barat Tepat Sasaran

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., terus mengawal pelaksanaan program pendidikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat, termasuk anak-anak yang tinggal di wilayah pedalaman, pesisir, kepulauan, dan pegunungan.

Perjuangan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan anggaran pendidikan, tetapi juga memastikan berbagai program nasional, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter, serta penjaminan mutu pendidikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Filep menegaskan bahwa pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian utama karena kondisi geografis Papua Barat memiliki tantangan yang berbeda-beda. Akses pendidikan di pusat kabupaten tentu tidak dapat disamakan dengan kebutuhan anak-anak yang tinggal di kampung, distrik terpencil, wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan.

“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tetapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir, dan pegunungan memperoleh hak pendidikan yang sama. Karena itu, kami mengawal program pendidikan berdampak secara tepat sasaran,” tegas Filep, Minggu (4/9/2026).

Filep menyebutkan, pada 2026 Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas pendidikan nasional, di antaranya pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, perluasan PIP kepada sekitar 19,48 juta peserta didik, penanganan Anak Tidak Sekolah, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Di Papua Barat, salah satu program yang mendapat perhatian adalah PIP. Berdasarkan data penyaluran PIP Kemendikdasmen 2026, sedikitnya 25.330 peserta didik di tujuh kabupaten telah tercatat sebagai penerima dengan total nilai penyaluran sekitar Rp15,54 miliar.

Sebaran tersebut meliputi Kabupaten Manokwari sebanyak 10.421 peserta didik dengan nilai sekitar Rp6,637 miliar, Fakfak sebanyak 6.507 peserta didik sekitar Rp4,145 miliar, Teluk Bintuni sebanyak 5.059 peserta didik sekitar Rp3,084 miliar, Teluk Wondama sebanyak 916 peserta didik sekitar Rp441,825 juta.

Selanjutnya, Pegunungan Arfak sebanyak 864 peserta didik dengan nilai sekitar Rp432,375 juta, Kaimana sebanyak 826 peserta didik sekitar Rp413,100 juta, serta Manokwari Selatan sebanyak 737 peserta didik dengan nilai sekitar Rp386,400 juta.

Menurut Filep, data tersebut menunjukkan program pendidikan pemerintah pusat telah berjalan dan menyentuh masyarakat di Papua Barat. Namun, ia menilai pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas dan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat kemiskinan, jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan sarana dan prasarana.

“Angka ini menunjukkan bahwa program pendidikan pusat sudah berjalan dan telah menyentuh masyarakat, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena faktor kemiskinan, jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan sarana,” ujarnya.

Filep yang juga merupakan Sekretaris MPR RI untuk wilayah Papua tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah.

Menurutnya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah seberapa banyak anak yang benar-benar menerima manfaat serta sejauh mana kualitas pendidikan mereka mengalami peningkatan.

Karena itu, pengawasan DPD RI diarahkan pada empat aspek utama, yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan program antar-kabupaten, kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program, serta transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.

Secara resmi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat mencatat sejumlah program prioritas pendidikan 2026, meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, SPMB, Wajib Belajar 13 Tahun, pendidikan karakter, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembelajaran dan penilaian, serta penjaminan mutu pendidikan.

Konsolidasi pendidikan 2026 di Papua Barat juga melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, Bappeda kabupaten, BPMP, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta perwakilan DPD RI.

Pembahasan tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, revitalisasi satuan pendidikan, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi. Indikator penting adalah memastikan target program terpenuhi, yakni anak-anak Papua Barat mendapatkan sekolah yang layak, guru yang berkualitas, bantuan yang tepat sasaran, pembelajaran yang modern, dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegas Filep.

Kabupaten Manokwari menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima PIP terbesar di Papua Barat. Data penyaluran PIP 2026 mencatat sebanyak 10.421 peserta didik sebagai penerima dengan nilai sekitar Rp6,64 miliar.

Selain PIP, program pendidikan di Manokwari juga mencakup SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, digitalisasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, penguatan pendidikan karakter, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan penjaminan mutu.

Dalam pelaksanaan SPMB 2026, SMP Negeri 3 Manokwari membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa. Sementara itu, SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi dalam lima rombongan belajar.

Filep menilai berbagai program tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan peserta didik.

Di Kabupaten Fakfak, PIP 2026 telah disalurkan kepada 6.507 peserta didik dengan nilai sekitar Rp4,14 miliar.

Menurut Filep, selain memastikan PIP tepat sasaran, program pendidikan di Fakfak perlu diarahkan pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta penjaminan mutu.

“Dengan karakter wilayah dan potensi ekonomi Fakfak, penguatan pendidikan vokasi juga penting agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia menilai pendidikan vokasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menyiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah yang menurut Filep membutuhkan perhatian khusus dalam pemerataan layanan pendidikan.

Daerah tersebut memiliki sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi strategis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan.

PIP 2026 di Teluk Bintuni telah menjangkau 5.059 peserta didik dengan nilai sekitar Rp3,08 miliar. Pelaksanaan SPMB 2026 juga telah berjalan.

Di SD Negeri 02 Teluk Bintuni, proses penerimaan murid baru bahkan dilakukan secara luring untuk menghindari hambatan teknologi dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pendidikan.

“Bagi Teluk Bintuni, kami menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan daerah, termasuk pendidikan vokasi, teknologi, keterampilan kerja, digitalisasi, dan kebutuhan tenaga terampil pada sektor industri serta pembangunan daerah,” jelas Filep.

Untuk Kabupaten Kaimana, PIP 2026 telah menjangkau 826 peserta didik dengan nilai sekitar Rp413,1 juta.

Selain bantuan pendidikan, Kaimana juga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan digitalisasi pembelajaran. BPMP Papua Barat melaksanakan bimbingan teknis implementasi digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan di wilayah tersebut.

Filep mengapresiasi langkah tersebut karena digitalisasi pembelajaran dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber belajar berkualitas, terutama bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber belajar dan tenaga pendidik.

“Kami apresiasi program ini karena penting untuk mengurangi kesenjangan akses pembelajaran berkualitas, terutama bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber belajar

Di Kabupaten Teluk Wondama, PIP 2026 telah menjangkau 916 peserta didik dengan nilai sekitar Rp441,83 juta.

Filep menilai karakter geografis Teluk Wondama sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

Prioritas pendidikan di daerah tersebut, menurutnya, harus mencakup perluasan akses, pemerataan guru, penyediaan sarana dan prasarana, digitalisasi pembelajaran, PIP, serta keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah.

“Kebijakan pendidikan di daerah kepulauan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan wilayah perkotaan. Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya. Jangan sampai jarak dan keterbatasan transportasi menjadi kendala anak Papua Barat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” kata Filep.

Sementara itu, PIP 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan telah menjangkau 737 peserta didik dengan nilai sekitar Rp386,4 juta.

Manokwari Selatan juga menjadi bagian dari sasaran penguatan digitalisasi pembelajaran. Sebelumnya, BPMP Papua Barat mengadvokasi dukungan digitalisasi bagi sekolah-sekolah di Manokwari dan Manokwari Selatan, termasuk pemanfaatan perangkat pembelajaran digital.

Filep menilai program pendidikan di daerah tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, PIP, serta penjaminan mutu sekolah.

“Program di daerah ini perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, digitalisasi, PIP, serta penjaminan mutu sekolah,” katanya.

Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang dinilai membutuhkan kebijakan afirmatif karena memiliki karakter geografis dan tantangan akses yang berbeda dibandingkan kabupaten lainnya.

Data PIP 2026 menunjukkan sebanyak 864 peserta didik di Pegunungan Arfak telah menerima bantuan dengan nilai sekitar Rp432,38 juta.

Filep mengatakan kondisi geografis Pegunungan Arfak membuat pemerintah perlu memberikan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Pegaf tidak dapat diperlakukan sama persis dengan daerah yang akses infrastrukturnya sudah maju. Dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di wilayah pegunungan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara,” ujar Filep.

Menurutnya, pemerataan pendidikan di Papua Barat harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah. Pendekatan yang diterapkan di kawasan perkotaan tidak selalu dapat diterapkan secara sama di daerah kepulauan, pesisir, maupun pegunungan.

Karena itu, pengawasan terhadap program pendidikan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan tidak berhenti pada angka anggaran dan laporan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

Filep menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua Barat. Dengan memastikan bantuan tepat sasaran, sekolah layak, guru berkualitas, pembelajaran berbasis teknologi, serta akses yang merata, pemerintah diharapkan mampu memperkecil kesenjangan pendidikan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Papua Barat untuk berkembang dan melanjutkan pendidikan.  (red/rls)

About the Author

redaksi

Administrator

View All Posts