MANOKWARI,PinFunPapua.com – Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air bersih, serta kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sejumlah daerah.
Fachry menilai pemerintah daerah semestinya mengambil langkah antisipatif sejak munculnya peringatan mengenai potensi cuaca ekstrem dan kekeringan, bukan baru meningkatkan koordinasi setelah dampak kabut asap dirasakan masyarakat selama berhari-hari.
Kritik tersebut disampaikan Fachry Tura kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/10/2026), sebagai tanggapan atas rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Barat.
“Miris pemerintah kita ini. Dari kebakaran hutan hingga kekeringan dan kabut asap, baru sibuk menggelar rapat koordinasi untuk membahas penanganan. Padahal, rakyat sudah menghirup asap berhari-hari,” kata Fachry.
Menurut Fachry, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan yang dibangun jauh sebelum bencana meluas.
Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengantisipasi karhutla, kekeringan yang memicu krisis air bersih, serta dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat.
“Kalau pemerintah serius, sejak awal ketika informasi tentang El Nino diumumkan, seharusnya sudah dibangun pos-pos pemantauan karhutla di setiap daerah. Tetapi sampai sekarang hal itu belum terlihat, padahal tahun lalu kami sudah mengingatkan soal pembangunan pos pemantau karhutla di daerah,” tegasnya.
Fachry menyebut dampak karhutla, kekeringan, dan kabut asap tidak lagi sebatas persoalan lingkungan. Menurut dia, kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar serta mobilitas masyarakat melalui jalur transportasi udara.
Sejumlah wilayah seperti Fakfak, Kaimana, Manokwari, dan Teluk Bintuni disebut turut merasakan dampak dari kondisi tersebut.
“Karhutla dan kekeringan adalah satu rantai persoalan yang terhubung dengan kabut asap. Dampaknya sudah masuk ke berbagai sektor, termasuk penerbangan di bandara dan dunia pendidikan. Anak-anak yang seharusnya belajar secara tatap muka justru diminta mengikuti pembelajaran secara daring,” ujarnya.
Apresiasi TNI-Polri
Di tengah kritik terhadap langkah pemerintah daerah, Fachry justru memberikan apresiasi kepada personel TNI dan Polri bersama masyarakat yang menurutnya terus berjibaku memadamkan api di sejumlah titik.
Ia berharap dukungan terhadap mereka yang berada di lapangan diperkuat, termasuk melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran.
“Daripada rapat hanya menghabiskan waktu dan anggaran, lebih baik anggaran yang ada juga digunakan untuk memberikan dukungan kepada personel TNI, Polri, dan masyarakat di daerah yang selama ini berjibaku memadamkan api,” katanya.
Fachry juga menekankan pentingnya pembangunan daerah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Menurut dia, kebijakan pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan keberadaan ruang hijau dan kawasan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis.
“Pembangunan daerah harus memiliki fondasi tata kelola ruang yang menjaga lingkungan. Ketika ruang hijau dan kawasan penyangga tidak diperhatikan, dampaknya bisa kembali kepada masyarakat dalam bentuk bencana ekologis,” ujarnya.
Pemprov Perpanjang Masa Tanggap Darurat
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan badan penanggulangan bencana, serta pihak BP LNG Tangguh.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Papua Barat menyepakati sejumlah langkah penanganan karhutla, kekeringan, dan kabut asap, termasuk memperpanjang masa tanggap darurat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi yang berkembang di sejumlah wilayah Papua Barat.
Namun, bagi Fachry, penanganan bencana tidak cukup berhenti pada rapat koordinasi. Ia mendorong agar setiap keputusan segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, terutama dalam memperkuat pencegahan, pemantauan titik api, distribusi air bersih, perlindungan masyarakat terdampak, serta dukungan kepada petugas yang berada di garis depan.
“Dalam situasi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan rapat dan keputusan, tetapi membutuhkan kehadiran pemerintah yang dapat dirasakan secara nyata,” tegasnya.
Pada akhirnya, persoalan karhutla dan kabut asap bukan semata tentang seberapa cepat pemerintah memadamkan api, tetapi juga seberapa siap pemerintah mencegah api kembali muncul.
Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya hadir ketika bencana terjadi, melainkan bekerja sebelum masyarakat menjadi korban.
(Jurnalis : Risman Bauw)
About the Author
