Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di Papua Barat, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan.
Menurut Filep, persoalan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang tersedia. Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dialokasikan, dan dimanfaatkan secara tepat untuk menjawab kebutuhan nyata setiap satuan pendidikan.
Ia menilai, masih adanya sekolah yang kekurangan laboratorium, komputer, serta fasilitas praktik menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Padahal, fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
Saat berdialog dengan para guru dan kepala sekolah di Manokwari, Filep menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh sekolah dan peserta didik.
“Saya hitung, APBN 20 persen untuk pendidikan, Otsus untuk Papua 30 persen untuk pendidikan, dan DBH Migas untuk Papua Barat juga dialokasikan untuk pendidikan. Artinya, anggaran yang besar ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah,” kata Filep.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai sumber pendanaan pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi persoalan mendasar yang masih dihadapi sekolah-sekolah di Papua Barat.
Ia menilai, keterbatasan fasilitas praktik dapat berdampak terhadap kemampuan siswa dalam menguasai teknologi. Padahal, keterampilan tersebut semakin dibutuhkan, baik ketika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun saat memasuki dunia kerja.
Filep mencontohkan pengalamannya di lingkungan perguruan tinggi, ketika masih menemukan mahasiswa yang mengalami kesulitan mengoperasikan komputer untuk menyelesaikan tugas perkuliahan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama karena pengenalan dan penguasaan teknologi semestinya dibangun sejak peserta didik masih berada di bangku sekolah menengah.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoretis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
Laboratorium dan Komputer Perlu Mendapat Perhatian
Selain persoalan penguasaan teknologi, Filep juga menyoroti kondisi laboratorium sekolah yang belum memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan ujian.
Berdasarkan sejumlah kunjungan ke sekolah, ia menemukan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, keberadaan laboratorium di sekolah seharusnya tidak sekadar tercantum dalam data administrasi. Fasilitas tersebut harus benar-benar tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Kalau siswa-siswi itu dibilang sekolah punya laboratorium, tetapi mereka hanya bisa membayangkan karena fasilitasnya tidak memadai, ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan sarana pendidikan harus dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Sekolah yang secara administratif telah memiliki fasilitas tertentu tetap perlu dievaluasi apabila fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan siswa.
Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan masing-masing sekolah agar kebijakan pembangunan dan pengadaan fasilitas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Data Kebutuhan Sekolah Akan Disampaikan ke Kementerian
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Filep mengatakan dirinya ingin melihat secara langsung kondisi sekolah sekaligus mengumpulkan data terperinci mengenai kebutuhan setiap satuan pendidikan di Papua Barat.
Pendataan itu diperlukan untuk mengidentifikasi sekolah yang belum memiliki laboratorium, masih kekurangan komputer, atau membutuhkan fasilitas pendukung lainnya.
Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, sekolah yang paling membutuhkan dapat memperoleh perhatian sesuai kondisi dan urgensinya.
Filep berencana menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada direktorat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah pusat.
Ia berharap langkah tersebut dapat membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan fasilitas sekolah.
Upaya ini juga diharapkan membantu memastikan bahwa program pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan perencanaan administratif.
Anggaran Pendidikan Harus Berdampak pada Kualitas Pembelajaran
Filep menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan gedung sekolah. Pemerintah juga harus memastikan ruang belajar dilengkapi fasilitas yang memungkinkan guru mengajar secara optimal dan siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai.
Menurutnya, kualitas pendidikan akan sulit ditingkatkan apabila peserta didik tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan praktik.
Oleh karena itu, pemenuhan fasilitas dasar, seperti laboratorium dan komputer, perlu menjadi bagian dari perhatian dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran pendidikan.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran agar alokasi yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.
Dengan perencanaan yang tepat, pendataan yang akurat, dan pengawasan yang berkelanjutan, anggaran pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi guru dan siswa, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Papua Barat.
Filep menekankan bahwa besarnya anggaran harus diikuti dengan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, investasi pemerintah di sektor pendidikan tidak hanya tercermin dalam jumlah anggaran, tetapi juga dalam tersedianya fasilitas pembelajaran yang layak dan meningkatnya kemampuan peserta didik. (red)
About the Author
