Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah transformatif dengan meresmikan Portal dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. ( FOTO : Aufrida MArisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Di Papua Barat, untuk menjangkau wilayah kepulauan, lembah, dan pesisir dihadapkan pada tantangan geografis yang kerap berdampak pada sulit dan kurangnya akses layanan publik. Tanpa basis data yang terpadu dan mutakhir, alokasi anggaran serta intervensi kebijakan berisiko meleset dari sasaran warga yang paling membutuhkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah transformatif dengan meresmikan Portal dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari.
Kehadiran ekosistem digital ini menandai babak baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang beralih dari mengumpulkan tumpukan data administratif menuju pemanfaatan informasi strategis yang berdampak langsung bagi peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Mandat Regulasi untuk Pengambilan Keputusan Tepat Berbasis Data
Langkah Papua Barat untuk membangun Portal dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) ini selaras dengan mandat kebijakan nasional, khususnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, serta Peraturan Gubernur Papua Barat No. 31 Tahun 2023. Dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus), keberadaan sistem ini menjadi prasyarat penting agar pengalokasian dana Otsus dan program prioritas dapat dipantau secara transparan dan tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Berdasarkan Pergub No. 31 Tahun 2023, struktur tata kelola data diatur secara ketat, dimana Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Bappeda memegang koordinasi strategis; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik bertindak sebagai Walidata; BPS, BPKAD, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) bertindak sebagai Pembina Data; sementara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengemban mandat sebagai Produsen Data.
Jalan Panjang Menuju PAPEDA
Peluncuran PAPEDA merupakan hasil dari rangkaian kerja bersama selama beberapa bulan. Dimulai dari lokakarya pada 26–28 Agustus 2026, agenda Boot Camp teknis pada 23–25 September 2026, hingga tahap finalisasi pada 27–28 Oktober 2026, seluruh OPD dan tim teknis bekerja menyatukan persepsi, menghilangkan sekat sektoral, membersihkan duplikasi data, membakukan metadata, serta menuntaskan uji keandalan fungsi dan keamanan (User Acceptance Testing).
Dengan standar interoperabilitas yang ketat, data dari OPD tidak hanya diverifikasi oleh walidata secara berjenjang, tetapi juga terhubung dengan sistem nasional seperti SIPD-PELITA Kemendagri, SEPAKAT Bappenas, hingga sistem administrasi kependudukan daerah SAIK Plus.
Terwujudnya Portal dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) ini merupakan bentuk kolaborasi dan pendampingan teknis Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar). Program SKALA memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah, perumusan kerangka analisis kebijakan, penguatan kerangka regulasi Satu Data Daerah, sampai mendorong pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) agar sistem mampu memuat data terpilah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Momentum peluncuran ditandai dengan prosesi scan telapak tangan (handscan) secara simbolis di layar sentuh oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Buku Saku Panduan PAPEDA oleh Kepala Dinas Kominfo, Frans Pieter Istia, kepada Gubernur Papua Barat dan FORKOPIMDA, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak cipta Portal Data PAPEDA oleh Plt. Kepala BRIDA Papua Barat, Charlie D. Heatubun, kepada Gubernur Papua Barat.
Sambutan apresiasi dan pengantar dari SKALA yang disampaikan oleh Ted Weohau, Direktur Implementasi SKALA, yang menggarisbawahi kekuatan dasbor digital tidak diukur dari megahnya tampilan grafis semata, melainkan dari kedalaman tata kelola dan budaya pemanfaatannya. “Kami sangat mengapresiasi kepemimpinan Bapak Gubernur serta kerja bersama Dinas Kominfo, Bappeda, BPS, perangkat daerah, pemerintah kabupaten, dan seluruh pihak yang telah menyiapkannya”.
Pak Ted menggarisbawahi tantangan pendataan di Wilayah Papua, untuk mewujudkan manfaatnya diperlukan perhatian pada konteks Papua dengan wilayah luas, penduduk tersebar, medan sulit, infrastruktur terbatas, akibatnya masyarakat yang paling sulit dijangkau layanan juga berisiko paling kurang terlihat dalam data. Pak Ted juga menitipkan tiga pesan penting “Pertama, pastikan data yang dibutuhkan tersedia, updated, lengkap dan handal; Kedua, pastikan Forum Satu Data Daerah bekerja secara nyata; dan Ketiga, pastikan anggaran dialokasikan dan digunakan untuk menjaga keberlanjutan”.
Peluncuran Portal dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) ini juga dihadiri oleh Konsul Jenderal Kedutaan Besar Australia di Makassar, Sanchi Davis, yang menyampaikan pengantarnya secara daring, “Saya menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bapak Gubernur Dominggus Mandacan serta upaya pemerintah provinsi, khususnya Diskominfo dan Bappeda, bersama pemerintah kabupaten, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Peluncuran ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan data lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan masyarakat”.
Konsul Jenderal Kedutaan Besar Australia di Makassar, juga menyampaikan bahwa “Australia bangga dapat mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan dasar yang inklusif melalui Program SKALA, kemitraan Australia–Indonesia. Di Papua Barat, SKALA bekerja sama dengan mitra pemerintah provinsi untuk memfasilitasi diskusi, memberikan pendampingan teknis, dan mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan”.
Sebelumnya Plt. Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Maliki, secara daring memberikan arahan singkat tentang “Orkestrasi Kebijakan Data untuk Mendukung Tata Kelola Data Daerah”. Dengan memberikan penekanan pada peran dan kewenangan kementrian sampai daerah sesuai dengan kebutuhan data masing-masing, namun, agar data optimal mendukung pembangunan, seluruh penyelenggara harus bergerak dalam satu kerangka tata kelola yang selaras.
“Izinkan saya menutup dengan satu pesan besar: portal diluncurkan sekali, tetapi budaya kerja berbasis data harus dibangun setiap hari. Semoga peluncuran portal dan dasbor eksekutif daerah menjadi fondasi yang semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
Selamat kembali atas peluncuran portal dan dasbor eksekutif” tutup Pak Maliki.
Kemudian sambutan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri secara daring menyampaikan bahwa “peluncuran ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan data sebagai dasar pengambilan keputusan”. Lebih lanjut disampaikan bahwa “Dalam konteks pembangunan Papua Barat, hal ini menjadi sangat penting, dimana data yang baik akan membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat, mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah, menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, serta menetapkan prioritas bangunan berdasarkan tingkat kebutuhan yang nyata”.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memberikan enam arahan gubernur yang intinya memastikan peran Forum Satu Data Daerah yang berkelanjutan; pemuktahiran dan kelengkapan data; Gunakan PEPEDA dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi; Bangun keterhubungan antar sistem bersama Kemendagri menghasilkan tindak lanjut konkret; Memastikan dukungan kelembagaan sumber daya manusia dan APBD; serta pemantauan dan pelaporan secara berkala kepada gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa “Kebutuhan masyarakat pesisir kepulauan dan pegunungan berbeda, sehingga data membantu kita menganalisis siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi. Namun pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat. Inilah pengambilan keputusan berbasis bukti yang ingin kita perkuat melalui Bappeda”. Gubernur juga menyampaikan apresiasinya “Saya menyampaikan penghargaan kepada Bappeda, Diskominfo, seluruh OPD penyedia data, dan tim pengembang. Terima kasih juga kepada Kemendagri, Bappenas, BPS serta Pemerintah Australia melalui DFAT dan Program SKALA atas pendampingannya”.
Fungsi Ekosistem Digital yang Saling Bertaut
Secara fungsional, ekosistem digital ini terdiri dari dua pilar utama yang saling bertaut: Portal Data PAPEDA (papeda.papuabaratprov.go.id) dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (dashboard-eksekutif.papuabaratprov.go.id). Portal Data PAPEDA bertindak sebagai single source of truth dan simpul data terbuka (open data) yang mengonsolidasikan ribuan himpunan data (dataset) dari 41 OPD dengan standar metadata yang baku.
Sementara itu, Dasbor Eksekutif dirancang khusus sebagai alat pengendalian kebijakan pimpinan daerah dengan memuat visualisasi analitis capaian RPJMD, data fiskal daerah, data Otonomi Khusus, hingga pemantauan program unggulan daerah 2025-2029, seperti “Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif” yang sejalan dengan visi nasional percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua (RIPPP 2022–2041). Peluncuran ini menjadi langkah awal bagi penguatan kelembagaan Forum Satu Data Daerah secara berkala di tingkat provinsi hingga tujuh kabupaten: Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Mengakhiri rangkaian peluncuran dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pemanfaatan Dashboard SIPD Hub untuk pembangunan Papua Barat dan Evaluasi Implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, oleh Adi Jamaludin, dari Pusdatin Kemendagri. Pemaparan ini untuk memastikan data yang mengalir dalam Portal PAPEDA benar-benar digunakan untuk mengawal alokasi anggaran, mendorong intervensi layanan dasar publik, dan memastikan tidak ada satu pun warga Papua yang tertinggal dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat. (red/rls)
About the Author
