PAPUA,PinFunPapua.com – Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan Indonesia di kawasan Pasifik. Tidak hanya dari sisi geopolitik dan ekonomi maritim, Biak juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat teknologi antariksa, riset, pertahanan, dan diplomasi internasional.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., Kamis (5/11/2026).
Menurut Filep, letak geografis Biak yang strategis di kawasan Pasifik, sejarah panjangnya dalam Perang Dunia II, serta kedekatannya dengan garis ekuator menjadikan daerah tersebut memiliki nilai penting bagi kepentingan nasional maupun kerja sama internasional.
“Biak merupakan salah satu pintu strategis Indonesia menuju masa depan geopolitik, ekonomi maritim, dan teknologi antariksa dunia. Maka masyarakat adat Biak juga berhak mendapat dampak positif dari posisi strategis tanah leluhurnya sendiri, untuk diperhatikan haknya dan turut berkembang perekonomian serta kebudayaannya,” tegas Filep.
Ia mengingatkan, meningkatnya persaingan pengaruh Amerika Serikat, China, dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Karena itu, setiap rencana pengembangan fasilitas antariksa dan infrastruktur strategis di Biak harus tetap mengutamakan kepentingan pertahanan, keamanan, diplomasi, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Filep menegaskan, kerja sama internasional tidak boleh mengorbankan kedaulatan negara maupun menciptakan ketergantungan baru terhadap kekuatan asing.
“Adanya kerja sama internasional harus memperkuat kedaulatan Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan baru. Biak harus menjadi pusat kemajuan teknologi nasional, bukan sekadar tempat peluncuran satelit atau fasilitas strategis milik kepentingan asing,” ujarnya.
Ia menyambut baik peluang pengembangan bandar antariksa, teknologi satelit, pusat penelitian, industri digital, hingga konektivitas maritim dan logistik internasional di Biak. Namun, menurutnya, pembangunan tersebut tidak boleh hanya menguntungkan kepentingan nasional dan internasional, sementara masyarakat adat setempat justru tertinggal.
Filep menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah adat, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, pembagian manfaat ekonomi yang adil, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah memiliki pemilik adat, sejarah, nilai budaya, dan hak yang wajib dihormati. Maka pembangunan kepentingan nasional wajib memperhatikan hak masyarakat adatnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar pengembangan teknologi antariksa di Biak dibarengi program afirmasi pendidikan bagi generasi muda Papua. Menurutnya, masyarakat lokal harus dipersiapkan menjadi bagian penting dari kemajuan teknologi tersebut.
“Kalau Biak dibangun menjadi pusat antariksa, maka bisa saja anak-anak Biak dipersiapkan menjadi ilmuwan, astronom, insinyur, peneliti, bahkan astronot. Jangan sampai bandar antariksa berdiri megah, tetapi masyarakat setempat tetap menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan,” katanya.
Selain menyoroti perlindungan masyarakat adat, Filep mendorong pemerintah pusat, BRIN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk menyusun Grand Design Biak sebagai Poros Maritim dan Teknologi Antariksa Pasifik 2045.
Menurutnya, rancangan besar tersebut harus mengintegrasikan pembangunan teknologi antariksa, ekonomi maritim, pertahanan, diplomasi, konektivitas internasional, pendidikan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
Ia juga menilai kajian kelayakan yang komprehensif sangat diperlukan sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait investasi maupun kerja sama dengan negara lain.
Sebagai lembaga representasi daerah, Filep menyatakan DPD RI akan memperkuat konsultasi dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan di Biak agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Biak memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat maritim yang membangun hubungan perdagangan, pelayaran, kebudayaan, dan interaksi antarpulau di kawasan Pasifik.
Karena itu, pembangunan masa depan Biak harus bertumpu pada kekuatan sejarah dan peradaban masyarakat adat, sekaligus membuka ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
“Kita harus membangun masa depan Biak dengan memperkuat sejarah dan peradabannya. Kekuatan peradaban maritim masyarakat Biak harus menjadi fondasi pembangunan teknologi dan ekonomi masa depan,” ungkapnya.
Filep yang dikenal dengan sapaan Pace Jas Merah itu menegaskan, Biak tidak boleh hanya menjadi daerah strategis bagi kepentingan dunia, tetapi juga harus menjadi tempat masyarakatnya menikmati perubahan dan kesejahteraan dari pembangunan.
“Biak boleh menjadi pusat perhatian dunia, tetapi masyarakat Biak harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan pembangunan itu sendiri. Jangan sampai Biak menjadi strategis bagi dunia, tetapi tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan orang Biak,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Filep menekankan bahwa masa depan Biak harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni kedaulatan negara, kemajuan teknologi, dan keadilan bagi masyarakat adat.
“Biak adalah masa depan Indonesia di Pasifik. Tetapi masa depan itu hanya bermakna apabila masyarakat adat Biak ikut memiliki, mengelola, dan menikmati hasil pembangunannya,” pungkasnya.
Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak cukup diukur dari megahnya fasilitas dan besarnya investasi, tetapi dari seberapa besar masyarakat adatnya ikut maju, sejahtera, dan memiliki masa depan di atas tanah leluhurnya sendiri.
(Red).
About the Author
