Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menggelar rapat pembahasan terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat dihadiri seluruh anggota MRP Papua Barat, Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, perwakilan Fraksi Golkar DPR Papua Barat, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat. (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menggelar rapat pembahasan terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat pada tahun anggaran 2027. Rapat tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan sikap bersama dalam menyikapi penurunan alokasi anggaran yang dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat MRP Papua Barat, Jumat (13/11/2026), dihadiri seluruh anggota MRP Papua Barat, Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, perwakilan Fraksi Golkar DPR Papua Barat, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat.
Sebelum pembahasan dimulai, rapat sempat diwarnai interupsi dari anggota MRP Papua Barat, Eduard Oroncomna, yang merupakan perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Adat dari Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam interupsinya, Eduard menyampaikan bahwa pembahasan mengenai pemangkasan DBH Migas Otsus merupakan persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Papua Barat secara luas. Karena itu, ia meminta agar tiga unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, dan Ketua MRP Papua Barat, dapat hadir secara bersama-sama dalam forum tersebut.
Menurut Eduard, kehadiran para pimpinan daerah sangat penting agar persoalan tersebut tidak hanya dibahas pada tingkat anggota dan perangkat pemerintah, tetapi juga mendapatkan perhatian serta komitmen langsung dari para pengambil kebijakan tertinggi di daerah.
Ia menilai, persoalan pemangkasan anggaran tersebut membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab bersama karena dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Namun, setelah interupsi tersebut disampaikan, rapat kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak.
Dalam sambutannya, Judson menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk keseriusan lembaga dalam melihat dan menyikapi persoalan daerah, khususnya terkait penurunan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat.
Ia mengatakan, MRP Papua Barat memiliki perhatian serius terhadap persoalan tersebut karena menyangkut keberlangsungan pembangunan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat Papua.
“Kita duduk bersama untuk melihat persoalan daerah. Sikap keseriusan lembaga ini benar-benar menjadi perhatian kami, terutama menyangkut DBH Migas Otsus,” ujarnya.
Judson mengakui bahwa sejumlah anggota MRP Papua Barat mengharapkan kehadiran Gubernur Papua Barat dan Ketua DPR Papua Barat dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, persoalan yang dibahas bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat Papua secara keseluruhan sehingga membutuhkan perhatian bersama dari seluruh unsur pimpinan daerah.
Ia menjelaskan, MRP Papua Barat telah menghimpun berbagai catatan dan data yang diperoleh melalui dokumen, pemberitaan media, aspirasi masyarakat, serta hasil pengamatan lembaga terhadap perkembangan persoalan tersebut.
Bagi MRP Papua Barat, persoalan pemangkasan DBH Migas Otsus tidak semata-mata berkaitan dengan besaran angka anggaran yang mengalami penurunan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut harkat, martabat, serta keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua.
Menurut Judson, sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kedudukan konstitusional, MRP Papua Barat berkewajiban menyuarakan kepentingan masyarakat adat dan memastikan agar kebijakan pemerintah tetap memperhatikan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Karena itu, melalui rapat tersebut, MRP Papua Barat berupaya membangun kesamaan pemahaman antara lembaga representasi kultural, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan DPR Papua Barat. Kesamaan pandangan tersebut dinilai penting agar seluruh pihak dapat menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan penurunan alokasi anggaran pada tahun 2027.
Judson juga menyampaikan bahwa penurunan pagu anggaran tidak hanya dirasakan oleh MRP Papua Barat, tetapi juga menjadi tantangan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kondisi tersebut membutuhkan pembahasan yang menyeluruh agar kebijakan penganggaran tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu hal utama yang harus menjadi perhatian bersama adalah dampak langsung pemangkasan DBH Migas Otsus terhadap kehidupan Orang Asli Papua.
Dampak tersebut perlu diidentifikasi secara serius, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, program-program strategis yang selama ini menggunakan dukungan dana Otsus, seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, harus tetap mendapatkan perhatian. Program-program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pelayanan kesehatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Papua.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai penurunan alokasi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pesisir, dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik.
Berdasarkan pantauan wartawan PinFunPapua.com, rapat tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi yang akan menjadi dasar sikap bersama dalam menyikapi pemangkasan DBH Migas Otsus Papua Barat.
Rekomendasi tersebut selanjutnya direncanakan untuk dibawa bersama para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan perjuangan bersama pemerintah daerah serta lembaga representasi kultural Papua Barat agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap penurunan alokasi anggaran tersebut.
Melalui rekomendasi bersama itu, MRP Papua Barat berharap adanya evaluasi dan pembahasan lebih lanjut terhadap kebijakan pengalokasian DBH Migas dan Dana Otsus, sehingga kepentingan Orang Asli Papua tetap terlindungi dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak mengalami hambatan.
MRP Papua Barat menilai bahwa persoalan DBH Migas Otsus harus ditempatkan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Sebab, keberlanjutan anggaran tersebut bukan hanya menyangkut kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan, melainkan juga berkaitan dengan masa depan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan Orang Asli Papua di Papua Barat. (red )
