AMBON, PinFunPapua.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Ambon tengah menjadi sorotan menyusul dinamika internal yang dinilai mencederai nilai-nilai konstitusional organisasi. Dalam sebuah forum diskusi yang digelar pada Minggu sore, muncul berbagai kritik dari kader terhadap dugaan praktik pelanggaran konstitusi serta kaderisasi yang dianggap sarat kepentingan kelompok.
PMII yang selama ini dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dan menjadi wadah pengkaderan intelektual serta kepemimpinan mahasiswa, kini dinilai mengalami kemunduran moral dan prinsip organisasi akibat ulah segelintir elite internal.
Salah satu kader aktif PMII dari Komisariat Universitas Pattimura, Rayon FKIP, Abu Sale Salekota, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi tersebut. Ia secara tegas menyebut adanya “pelacuran konstitusi” dalam tubuh PMII Cabang Kota Ambon yang mencederai marwah organisasi.
“Ini bukan sekadar dinamika biasa, ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi organisasi. Proses kaderisasi dan pelantikan lebih mengedepankan hubungan pertemanan ketimbang mekanisme yang sah dan konstitusional,” ungkap Abu Sale.
Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ego sektoral yang mengikis semangat kolektivitas dalam tubuh PMII. Menurutnya, kepentingan pribadi dan kelompok tertentu telah mencemari proses kaderisasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme, dan integritas.
Lebih jauh, Abu Sale mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penyimpangan tersebut terhadap kualitas kader PMII. Ia menegaskan bahwa jika praktik seperti itu terus dibiarkan, maka PMII berisiko kehilangan arah perjuangan serta generasi pemimpin yang layak.
“Jika organisasi ini ingin tetap relevan dan kuat, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai dasar dan konstitusi. Kita tidak hanya menjaga organisasi, tetapi juga masa depan kader dan bangsa,” katanya.
Kritik tersebut, menurut Abu, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan siapa pun. Ia menegaskan bahwa sikap kritis merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan PMII, terutama di wilayah Maluku.
“Laen Lia Laen, Laen Sayang Laen. Mari kita jaga PMII di Maluku seperti menjaga rumah sendiri,” ujarnya dengan nada reflektif.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung peran Pengurus Besar (PB) PMII yang dinilai kurang tegas dalam merespons polemik tersebut. Abu menyayangkan pelantikan yang dipermasalahkan justru disebut-sebut mendapat restu dari beberapa tokoh PB PMII, yakni Adhi Gunaldy Kelrey dan Muhammad Farrid, yang dikabarkan bertindak atas nama Ketua PB PMII.
Hal ini, menurutnya, semakin memperparah kekecewaan kader di tingkat akar rumput, yang berharap agar PB PMII mampu menegakkan konstitusi dan menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.
Untuk itu, Abu Sale mendesak PB PMII segera melakukan evaluasi menyeluruh serta investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa PMII adalah milik seluruh kader, bukan milik kelompok atau elite tertentu.
“Kita harus mengembalikan PMII ke jalur yang benar. Reformasi internal adalah harga mati jika kita ingin organisasi ini diwariskan dalam kondisi terhormat kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. (Risman/rls)
