MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Eko Hery Winarno, menyampaikan bahwa penunjukan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat sebagai pilot project penerapan manajemen risiko di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab strategis yang besar.
Hal tersebut disampaikan Eko Hery Winarno saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Manajemen Risiko Polda Papua Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, Kamis (29/1/2026).
Eko menjelaskan bahwa BPKP Papua Barat telah menerima kepercayaan untuk melakukan pendampingan penuh terhadap Polda Papua Barat dalam pelaksanaan pilot project tersebut. Pendampingan ini dimulai dari tahap sosialisasi, dilanjutkan dengan bimbingan teknis, hingga pendampingan intensif yang direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.
“Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, targetnya sebelum Hari Raya Idulfitri, kebijakan dalam Peraturan Kapolri terkait manajemen risiko sudah dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Eko.
Menurutnya, pelaksanaan pilot project ini memiliki tujuan strategis, yakni memberikan masukan substantif terhadap penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Kapolri tentang manajemen risiko, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal dan tepat sasaran di seluruh jajaran Polri.
“Alhamdulillah, kami telah berproses memberikan masukan kepada pimpinan Polri di tingkat pusat. Dengan ditetapkannya Polda Papua Barat sebagai lokasi piloting, kami berharap penerapan manajemen risiko benar-benar menjadi instrumen pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi Polri,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Eko menegaskan bahwa manajemen risiko tidak hanya berkaitan dengan aspek perencanaan program atau tata kelola keuangan semata, melainkan mencakup seluruh proses pencapaian tujuan strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).
“Manajemen risiko merupakan alat untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, tentu terdapat berbagai risiko yang berpotensi menghambat. Di sinilah peran manajemen risiko, yaitu untuk mencegah dan mengendalikan risiko agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman teknis secara lebih mendalam terkait penerapan manajemen risiko akan disampaikan melalui tahapan bimbingan teknis dan pendampingan yang akan dilaksanakan bersama seluruh satuan kerja di jajaran Polda Papua Barat.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, BPKP berharap penerapan manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain memperkuat tata kelola organisasi Polri yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, Polda Papua Barat juga diharapkan mampu menjadi role model bagi Polda lainnya di Indonesia dalam penerapan manajemen risiko yang efektif. (JN)
About the Author
