MANOKWARI,PinFunPapua.com— Polemik pernyataan Senator Finsen Mayor yang mengusulkan pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) terus menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan di Tanah Papua.
Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambiuew, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia menilai, kritik yang disampaikan Finsen Mayor harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, namun tetap memperhatikan etika, posisi, dan saluran penyampaian aspirasi.
Menurut Ronald, semangat yang ditunjukkan oleh Finsen Mayor patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua. Namun, ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan wibawa serta tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Kami melihat semangat dari Finsen Mayor itu baik. Beliau ingin menjadi perpanjangan tangan masyarakat Papua. Kami menghargai itu. Apalagi beliau adalah sosok anak Papua yang enerjik. Tetapi, perlu menempatkan posisi dan memilih ruang yang tepat dalam menyampaikan aspirasi agar tidak menimbulkan tafsir yang luas di tengah masyarakat,” ujar Ronald.
Ia menambahkan, dinamika yang berkembang di Tanah Papua saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dihindari. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan hal yang lumrah, namun harus disikapi dengan kedewasaan dan semangat persatuan.
Lebih lanjut, Ronald menyoroti wacana audit terhadap MRP yang turut disampaikan dalam kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa MRP sebagai lembaga kultural harus bersikap terbuka terhadap evaluasi, termasuk audit anggaran, selama dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“MRP harus legowo menerima kritik. Kalau memang hasil audit membuktikan adanya penyelewengan, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Namun jika dalam penyelenggaraan organisasi tidak ditemukan pelanggaran, maka semua pihak juga harus berjiwa besar menerima hasil tersebut,” katanya.
Ronald juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak berubah menjadi ajang saling serang yang justru merusak citra lembaga dan individu di mata publik. Menurutnya, perdebatan yang tidak sehat hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan fokus dari tujuan utama pembangunan Papua.
“Tidak perlu berbalas pantun atau saling menyerang. Itu hanya akan membuat kita malu sebagai orang Papua. Kita harus menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak,” tegasnya.
Ia menilai, baik pihak yang mengkritik maupun MRP memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat. Ruang publik, terutama media sosial, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai sarana dialog yang konstruktif, bukan sebagai arena konflik.
Dalam konteks yang lebih luas, Ronald mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk kembali pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perbedaan. Ia menekankan bahwa identitas sebagai orang Papua harus menjadi landasan dalam membangun komunikasi yang harmonis.
“Kita ini sama-sama Papua. Kalau punya semangat membangun daerah ini, mari kita akur. Gunakan pendekatan adat, pendekatan budaya Papua. Jangan memperpanjang persoalan yang pada akhirnya merugikan kita semua,” ujarnya.
Ronald juga menegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua memiliki posisi strategis sebagai lembaga kultural yang merepresentasikan Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, setiap kritik terhadap MRP harus diarahkan untuk memperkuat peran lembaga tersebut, bukan justru melemahkannya.
Ia kemudian mendorong adanya sinergi antara lembaga-lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MRP, dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat Papua.
“Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mari duduk bersama. DPD dan MRP punya kewenangan masing-masing. Gunakan itu untuk bersatu merumuskan kebijakan yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi orang Papua,” katanya.
Di tengah situasi yang berkembang, Ronald berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai jalan keluar. Ia menegaskan bahwa masa depan Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik.
“Mari fokus membangun Papua dengan ide dan gagasan yang positif. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang justru memecah belah. Kita harus berpikir ke depan, demi generasi Papua yang lebih baik,” tutupnya.
Hingga saat ini, wacana pembubaran MRP yang disampaikan Senator Finsen Mayor masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Pro dan kontra terus bermunculan, mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap eksistensi dan peran MRP di Tanah Papua. (Dhy).
About the Author
