MANOKWARI,PinFunPapua.com Penghargaan bukanlah garis akhir dari sebuah capaian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pesan itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare saat memimpin upacara pemberian penghargaan kepada satuan kerja (satker) peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dan satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Triwulan II Tahun 2026 di Mapolda Papua Barat, Kamis (13/8).
Di hadapan Wakapolda, pejabat utama, para Kapolres, kepala satuan kerja, dan personel Polda Papua Barat, Alfred menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras membangun organisasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, predikat WBK maupun capaian IKPA terbaik tidak diraih secara instan. Keberhasilan tersebut lahir dari komitmen pimpinan, kedisiplinan personel, pengawasan yang konsisten, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.
“Predikat WBK dan capaian IKPA terbaik merupakan bukti bahwa pembangunan zona integritas dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dapat diwujudkan melalui komitmen bersama,” ujar Alfred.
Pada kesempatan itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat dan Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Papua Barat menerima penghargaan sebagai satker peraih predikat WBK Tahun 2025. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah satker yang mencatat nilai IKPA terbaik pada kategori pagu besar, pagu sedang, pagu kecil, hingga kategori Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan.
Kapolda menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap anggaran yang digunakan, kata dia, merupakan amanah masyarakat yang harus memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
“Setiap rupiah anggaran negara adalah amanah rakyat. Karena itu harus digunakan secara benar, tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Alfred mengingatkan seluruh personel agar tidak terlena dengan penghargaan yang diraih. Menurut dia, integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari melalui penolakan terhadap segala bentuk penyimpangan, termasuk penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, gratifikasi, maupun pengelolaan anggaran yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menggarisbawahi enam prioritas yang harus terus diperkuat di lingkungan Polda Papua Barat, yakni memperkokoh integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola anggaran secara profesional dan akuntabel, memperkuat pengawasan internal, membangun budaya kerja berbasis kinerja, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan geografis dan sosial di Papua Barat.
Menurut Alfred, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi Polri. Kepercayaan itu hanya dapat diraih melalui pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang profesional, dan perilaku anggota yang berintegritas.
Ia berharap semakin banyak satuan kerja di lingkungan Polda Papua Barat mampu meraih predikat WBK, meningkat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta mempertahankan tata kelola organisasi yang semakin transparan dan akuntabel.
“Yang paling utama bukan sekadar penghargaan, tetapi hadirnya perubahan nyata dalam tata kelola organisasi, kualitas pelayanan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Alfred.
Upacara berlangsung khidmat dan menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian tidak hanya diukur melalui penghargaan, tetapi juga melalui konsistensi menghadirkan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan bebas dari praktik korupsi.
(Rls : Dhy).
About the Author
