MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui peluncuran Portal Data dan Dasbor Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA). Kehadiran platform ini diharapkan menjadi instrumen strategis bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan secara lebih cepat, akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat, Frans P. Istia, dalam laporannya pada peluncuran PAPEDA di Manokwari, Kamis (29/10/2026), menjelaskan bahwa pembangunan portal data tersebut dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Frans, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat, terukur, transparan, dan responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Dalam situasi tersebut, data tidak lagi sekadar menjadi pelengkap laporan administrasi, tetapi harus menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat, aktual, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Data yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah memahami persoalan pembangunan sekaligus menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data bukan hanya sebagai pelengkap laporan, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan. Karena itu, pembangunan portal data dan dasbor eksekutif merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data,” ujar Frans.
Ia menjelaskan, Portal Data dan Dasbor Eksekutif Papua Barat dirancang sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis bagi Gubernur Papua Barat. Melalui platform tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pembangunan secara cepat, akurat, terintegrasi, dan mudah dipahami.
PAPEDA juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti sekaligus memperluas penyebarluasan data pembangunan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Frans mengungkapkan bahwa proses pembangunan PAPEDA telah dimulai sejak November 2025 melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Papua Barat.
Forum tersebut membahas daftar data daerah serta Rencana Aksi Satu Data Daerah Tahun 2025–2029 sebagai landasan dalam membangun sistem pengelolaan data yang lebih terarah dan terintegrasi.
Pada tahap awal, pemerintah merencanakan peluncuran portal pada Mei 2026. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan sesuai jadwal karena data yang dibutuhkan belum terhimpun dan belum terisi secara memadai dalam portal hingga Mei–Juni 2026.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena data pembangunan tersebar di 48 perangkat daerah dengan bidang tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kominfo melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah guna mendorong penyediaan serta pengisian data yang diperlukan.
Melalui proses koordinasi, konfirmasi, dan perbaikan secara bertahap, data dari berbagai perangkat daerah mulai dihimpun sehingga gambaran kondisi pembangunan Papua Barat kini dapat ditampilkan melalui portal data dan dasbor eksekutif.
Menurut Frans, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Pemerintah juga membutuhkan komitmen setiap perangkat daerah untuk memastikan data tersedia, diperbarui, dan dapat digunakan secara konsisten.
“Data-data ini tersebar di 48 perangkat daerah. Kami kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan perangkat daerah agar data dapat dimasukkan. Hari ini, potret data tersebut sudah bisa kita lihat di dalam portal dan dasbor eksekutif,” jelasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan PAPEDA sehingga informasi yang disajikan semakin lengkap dan mampu menggambarkan perkembangan pembangunan Papua Barat secara lebih menyeluruh.
Dalam laporannya, Frans menekankan bahwa pembangunan PAPEDA merupakan hasil kerja kolaboratif sejumlah pihak, yakni Dinas Kominfo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPS Papua Barat, seluruh perangkat daerah terkait, serta dukungan pendampingan dari Program SKALA.
Kolaborasi tersebut dibangun untuk memastikan bahwa pengembangan portal tidak hanya berorientasi pada teknologi informasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perencanaan pembangunan, standar data, dan keberlanjutan pengelolaannya.
Dinas Kominfo Papua Barat, sebagai walidata daerah, menjalankan peran dalam pengembangan, pengelolaan, dan penyebarluasan data melalui portal. Dinas ini juga memberikan dukungan teknis dalam pengembangan dasbor eksekutif agar informasi strategis dapat disajikan secara lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pimpinan daerah.
Sementara itu, Bappeda berperan sebagai koordinator Forum Satu Data Daerah. Tugas tersebut mencakup koordinasi kebutuhan data pembangunan, konsolidasi data dari berbagai perangkat daerah, serta penajaman indikator strategis yang diperlukan dalam dasbor eksekutif.
Perangkat daerah bertindak sebagai produsen data yang bertanggung jawab menyediakan dan memperbarui informasi sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.
Keterlibatan perangkat daerah menjadi faktor penting karena data yang ditampilkan dalam PAPEDA bersumber dari berbagai sektor pembangunan, sehingga membutuhkan konsistensi dalam penyediaan dan pemutakhiran informasi.
Adapun BPS Papua Barat memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam pembinaan statistik sektoral, termasuk penguatan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia kepada produsen data.
Di sisi lain, Program SKALA, sebagai kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, turut memberikan dukungan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas.
Dukungan tersebut mencakup proses pengembangan tata kelola data, konsolidasi kebutuhan informasi, serta penyempurnaan portal dan dasbor eksekutif.
Frans menilai kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk membangun sistem data yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang baik, data berisiko tersebar dalam berbagai sistem dengan standar yang berbeda sehingga menyulitkan pemerintah ketika membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan.
Frans menjelaskan, dalam proses pembangunan PAPEDA, sejumlah tahapan telah dilaksanakan, mulai dari konfirmasi data, pengisian dan perbaikan data, penyelarasan informasi, penguatan fungsi walidata, hingga peningkatan interoperabilitas antarsistem.
Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling terhubung dan bertukar data sehingga informasi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif tanpa harus selalu dihimpun secara terpisah.
Menurutnya, penguatan keterhubungan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan PAPEDA agar portal dapat mengakses dan memanfaatkan sumber informasi yang relevan dari berbagai sistem pemerintahan.
Saat ini, PAPEDA telah terintegrasi dengan Pelita milik Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga terus memproses integrasi dengan sistem atau platform lain yang dinilai relevan untuk memperkaya informasi pembangunan.
Frans menyebutkan bahwa proses integrasi dengan SEPAKAT milik Bappenas, serta Geoportal milik Badan Informasi Geospasial (BIG) masih menjadi bagian dari upaya pengembangan yang perlu ditindaklanjuti.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus menjajaki keterhubungan dengan berbagai portal dan sistem informasi lainnya untuk memperkuat kualitas serta kelengkapan data yang tersedia dalam PAPEDA.
Dengan keterhubungan tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan yang membutuhkan data diharapkan dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan mudah sesuai dengan hak akses serta ketentuan yang berlaku.
Integrasi antarsistem juga diharapkan dapat mengurangi pengulangan pengumpulan data, memperkuat konsistensi informasi, dan meningkatkan efisiensi kerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Frans menegaskan bahwa kebutuhan terhadap data yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami sangat penting bagi pimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati, dalam menjalankan pemerintahan.
Pimpinan daerah membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka membaca isu-isu prioritas, memantau capaian pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah, serta menentukan bentuk intervensi yang harus dilakukan.
Melalui PAPEDA, informasi strategis diharapkan dapat disajikan secara lebih sistematis sehingga pimpinan daerah tidak harus menelusuri berbagai dokumen secara terpisah untuk memperoleh gambaran mengenai suatu persoalan.
Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, melihat perkembangan pelaksanaan program, serta mengevaluasi apakah kebijakan yang telah dijalankan memberikan hasil sesuai dengan target.
Namun, pemanfaatan data tetap harus diikuti dengan verifikasi dan pemahaman terhadap kondisi lapangan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.
Frans berharap PAPEDA benar-benar menjawab kebutuhan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Barat.
Dengan demikian, sistem ini diharapkan tidak berhenti pada penyajian informasi, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Frans mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang menjadikan data sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, keberhasilan PAPEDA sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menyediakan data yang berkualitas, menjaga konsistensi pemutakhiran informasi, dan memastikan data benar-benar digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa teknologi dan sistem informasi hanya akan memberikan manfaat optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang kuat, serta kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya data.
Karena itu, setiap OPD diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban memasukkan data ke dalam portal, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
PAPEDA diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan data dari berbagai sektor dengan kebutuhan pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Frans menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan sistem tersebut adalah memastikan informasi yang dihimpun pemerintah dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita membangun sebuah sistem yang mampu mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi tindakan nyata bagi masyarakat,” tutup Frans.
Melalui pengembangan PAPEDA, Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan semakin mampu membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan ketepatan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat. (red)
About the Author
