JAKARTA, PinFunPapua.com – 19 November 2026 – Tiga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan seorang peneliti UI mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (19/11).
Para Pemohon terdiri atas Maryam Jenny Morin, S.H. (Pemohon I), M. Khalid Arbi, S.H. (Pemohon II), Rindang Syafa’at, S.H. (Pemohon III), dan Satrio Alif Febriyanto, S.H., M.H. (Pemohon IV). Tiga pemohon pertama merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sedangkan Pemohon IV merupakan Peneliti Universitas Indonesia.
Dalam perkara ini, para Pemohon didampingi tim kuasa hukum yang terdiri atas Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H., Lalu Hartawan Mandala Putra, S.H., Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H., Dikri Mulia, S.H., dan Erwan Haryadi, S.H.
Dalam petitum permohonannya, para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk:
“Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai:
(a) Apabila indikator penetapan status darurat bencana nasional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) telah terpenuhi berdasarkan rekomendasi oleh BNPB, maka Presiden menetapkan status darurat bencana nasional paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya rekomendasi dari BNPB.
(b) Dalam hal Presiden tidak menetapkan status bencana nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPR berwenang memanggil Presiden untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dan berwenang memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menetapkan status darurat bencana nasional dan Presiden wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR.”
Permohonan ini dilatarbelakangi oleh bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang terjadi sepanjang tahun 2026. Menurut Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025, indikator penetapan status bencana nasional sesungguhnya telah terpenuhi secara nyata.
Data yang menjadi dasar permohonan menunjukkan sedikitnya sepuluh korban jiwa terverifikasi, lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak, 333.470 kasus ISPA kumulatif, sekitar 7,9 juta peserta didik terdampak akibat penghentian pembelajaran tatap muka pada 61.693 satuan pendidikan, serta luas wilayah terbakar mencapai sekitar 1,92 juta hektare.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan status darurat bencana nasional. Pemerintah beralasan bahwa kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan status bencana nasional dianggap belum diperlukan.

Menurut Para Pemohon, alasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan penetapan bencana nasional pada akhirnya bertumpu pada pertimbangan politik dan diskresi eksekutif, bukan sepenuhnya pada terpenuhi atau tidaknya indikator yang telah ditentukan oleh hukum.
“Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak,” jelas Para Pemohon.
Para Pemohon menilai karhutla tahun 2026 menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UU Penanggulangan Bencana. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status bencana nasional, tetapi tidak mengatur mekanisme ketika kewenangan tersebut tidak digunakan meskipun syarat objektif telah terpenuhi.
Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang dapat memastikan hadirnya negara dalam situasi darurat semacam itu. Menurut Para Pemohon, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, ketiadaan mekanisme tersebut juga menyebabkan fungsi pengawasan DPR tidak dapat dijalankan secara efektif. Padahal, Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada DPR untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Para Pemohon berpendapat bahwa perlindungan warga negara dalam situasi bencana merupakan tanggung jawab negara secara institusional dan tidak boleh bergantung pada kehendak satu organ negara semata. Oleh karena itu, ketika Presiden memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional meskipun indikator objektif telah terpenuhi, harus tersedia mekanisme konstitusional yang memungkinkan lembaga negara lain menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi.
Melalui permohonan ini, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana agar DPR memiliki kewenangan untuk mendorong atau mengusulkan penetapan status darurat bencana nasional ketika indikator yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, tetapi Presiden tidak mengambil tindakan.
Bagi Para Pemohon, perkara ini bukan hanya mengenai karhutla tahun 2026. Perkara ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap jutaan warga negara yang terdampak bencana tidak bergantung semata-mata pada diskresi eksekutif, melainkan dijamin melalui mekanisme ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan sistem checks and balances yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. (RED/RLS)

