FAKFAK, PinFunPapua.com – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan fraksi-fraksi DPRK dalam Sidang Paripurna Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRK Fakfak, Senin (29/9/2025). Dalam forum tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Apresiasi untuk DPRK dan Komitmen Keterbukaan
Bupati Samaun membuka sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRK. Ia menyebut pandangan tersebut sebagai “fondasi berpikir bersama” dalam menyusun revisi APBD yang lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tidak ada superman, tapi ada superteam. Kita butuh kolaborasi untuk membangun Fakfak bersama,” tegas Bupati dalam penutup sambutannya.
Strategi Fiskal: Tingkatkan Pendapatan, Perketat Evaluasi
Menjawab pertanyaan seputar pendapatan daerah, Bupati menegaskan bahwa Pemda akan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta meninjau ulang regulasi pajak dan retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi terkini.
Sementara dari sisi belanja, Pemda akan memperkuat pengawasan dan efisiensi program. Penggunaan aplikasi Simoneva (Sistem Monitoring dan Evaluasi) akan menjadi instrumen utama untuk memastikan realisasi anggaran dapat dipantau secara digital dan transparan.
Kesehatan & Pendidikan Tetap Prioritas
Meski alokasi anggaran untuk kesehatan tidak lagi wajib minimal 10% setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, Pemda Fakfak tetap mengalokasikan porsi anggaran kesehatan di atas batas tersebut. Bupati juga menegaskan, distribusi obat di puskesmas akan ditata ulang dengan sistem penjadwalan rutin dan pengawasan mutu.
Penguatan Ekonomi Rakyat & Potensi Lokal
Dalam menanggapi dorongan penguatan ekonomi kerakyatan, Bupati menyetujui peningkatan anggaran untuk sektor perkebunan pala, termasuk dukungan produksi, promosi, dan insentif investasi. Selain itu, rencana pembangunan Pasar Tani mendapat sambutan positif, meski tetap memerlukan studi kelayakan lebih lanjut agar manfaatnya optimal bagi petani lokal.
Respons terhadap Masalah Infrastruktur
Menyoal kondisi Pasar Thumburuni yang belum tertata optimal, Bupati mengakui adanya keterbatasan akses dan berjanji akan mencari solusi ruang jual yang lebih layak bagi para pedagang. Untuk jalan Kayuni–Kokas yang merupakan kewenangan provinsi, Pemda Fakfak akan mengajukan kembali pembiayaan dalam APBD 2026.
Dukungan terhadap Adat dan Kelembagaan Lokal
Sebagai bentuk pengakuan terhadap peran lembaga adat, Pemda Fakfak mengalokasikan Rp 500 juta sebagai hibah untuk penyelenggaraan Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta. Ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kapasitas sosial-budaya masyarakat Fakfak.
Postur APBD: Pendapatan Naik, Belanja Bertambah
Laporan Badan Anggaran DPRK menyebutkan bahwa perubahan APBD mencatatkan:
Pendapatan daerah naik sebesar Rp 430 juta menjadi Rp 44,31 miliar
Belanja daerah bertambah ke angka Rp 1,45 triliun
Defisit dan pembiayaan tetap seperti versi awal
Sinergi Menjadi Kunci
Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum, menandakan bahwa pengambilan keputusan anggaran merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya domain pemerintah atau partai politik.
Dengan mengedepankan transparansi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan potensi lokal, Pemkab Fakfak berharap perubahan APBD 2025 dapat menjawab tantangan pembangunan secara lebih inklusif dan tepat sasaran. (Risman Bauw)
About the Author
