MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti lambatnya penyerapan anggaran daerah yang hingga memasuki triwulan ketiga tahun berjalan belum mencapai 50 persen.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani saat ditemui wartawan di Manokwari, Senin (29/9/2023), mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “KUAPPS sudah diserahkan, namun sejauh ini serapan anggaran kita secara persentase belum maksimal. Saya belum mendapatkan laporan detail, tetapi secara umum realisasinya memang masih di bawah 50 persen,” ujarnya.
Menurut Lakotani, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh sejumlah kendala, baik di internal pemerintahan maupun di tingkat pelaksana kegiatan. Salah satunya adalah tarik-ulur antara perangkat daerah dengan pihak ketiga yang menghambat proses realisasi program.
“Faktor yang paling mencolok adalah persoalan penunjukan langsung kepada kontraktor dengan nilai proyek di bawah Rp1 miliar. Tarik ulur kepentingan cukup kuat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan banyak mengalami keterlambatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah yang seharusnya menjadi motor pelaksana program pembangunan. Padahal, percepatan penyerapan anggaran memiliki dampak penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Kalau realisasi anggaran lambat, maka roda pembangunan juga ikut tersendat. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pelayanan publik yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Lakotani.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjutnya, akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah guna mempercepat pelaksanaan kegiatan. “Kita tidak boleh terus-menerus tertahan dalam tarik ulur. Pemerintah harus hadir dengan langkah-langkah tegas agar serapan anggaran bisa dipacu, terutama menjelang akhir tahun anggaran,” pungkasnya. (red)
About the Author
