Pemprov Papua Barat Ikuti Pertemuan Kemendagri Terkait Kasus Keracunan MBG

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan akan ikut serta dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penanganan kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang belakangan menjadi perhatian nasional.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, saat ditemui wartawan di Manokwari, Senin (29/9/2023), menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi dan evaluasi. “Kami Pemerintah Provinsi Papua Barat akan ikut pertemuan bersama Kemendagri terkait keracunan MBG. Di Papua Barat, alhamdulillah sampai saat ini relatif aman meskipun ada kasus, tetapi persentasenya tidak signifikan. Namun demikian, tetap kami berikan perhatian penuh,” ujarnya.

Lakotani menjelaskan bahwa sebelumnya Kodam XVIII/Kasuari juga telah mengumpulkan seluruh satuan pelaksana program gizi (SPPG) dan mitra-mitra terkait. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memberikan arahan untuk meningkatkan koordinasi serta kewaspadaan agar kasus serupa tidak meluas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Nasional di tingkat provinsi untuk mengawal program ini. Satgas tersebut bertugas melakukan pemantauan, pendataan, serta evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

“Apapun hasil pertemuan dengan Kemendagri nanti akan kita bawa kembali ke daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi Papua Barat. Termasuk, kendala maupun proses yang dihadapi akan kami sampaikan agar ada solusi yang lebih baik,” tambah Lakotani.

Menurut dia, meskipun kasus keracunan MBG di Papua Barat tidak signifikan, tetap ada catatan khusus yang harus menjadi perhatian bersama. Beberapa kasus dilaporkan terjadi di Kabupaten Manokwari, terutama di sekolah tertentu yang menjadi mitra program.

“Kasusnya memang kecil, tapi tetap harus kami evaluasi. Ada saran dan masukan dari sejumlah pihak agar sekolah-sekolah mitra dapat dipantau lebih ketat. Berapa persen jumlah kasus yang terjadi harus didata dengan baik sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Lakotani.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mengawal pelaksanaan program MBG secara ketat, dengan menekankan aspek kualitas, pengawasan distribusi, dan standar kesehatan makanan. “Kami ingin agar masyarakat, khususnya para siswa penerima program makan bergizi, merasa aman dan mendapatkan manfaat penuh dari program ini,” pungkasnya.