MANOKWARI, PinFunPapua.com — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mansinam Beach, Manokwari, Rabu (4/2/2026), dan menjadi tonggak awal pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama pada 30 Desember 2025. Selanjutnya, dokumen tersebut menjalani proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 5 Januari 2026. Evaluasi juga dilakukan secara paralel oleh Kementerian Keuangan serta kementerian teknis terkait, khususnya terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Gubernur mengakui bahwa proses penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dalam kondisi waktu yang sangat terbatas, bersifat mendesak, serta memerlukan ketelitian tinggi. Kendati demikian, seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik berkat kesiapan dan kerja cepat seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Meskipun dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas dan membutuhkan penyesuaian yang detail, proses penyusunan dan evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kesiapan dan respons cepat yang ditunjukkan,” ujar Dominggus Mandacan.
Ia menyampaikan bahwa total APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp4.458.376.924.864. Anggaran tersebut dituangkan dalam 48 DPA SKPD yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ruang lingkup pembiayaan mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan, dan pemerintahan umum. Selain itu, APBD 2026 juga mengakomodasi alokasi dana transfer kepada tujuh kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
Gubernur Dominggus Mandacan mengakui bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh SKPD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseriusan, komitmen, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, saya meminta seluruh pimpinan SKPD, baik sebagai pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, dengan niat tulus dan tanggung jawab penuh dalam membangun Papua Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar segera menyiapkan langkah-langkah teknis pelaksanaan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut penting guna menghindari penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun serta memastikan seluruh target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Gubernur Dominggus Mandacan juga menekankan pentingnya penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025 secara tepat waktu. Ia meminta agar laporan keuangan tersebut segera disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta konsisten menjalankan pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua dalam upaya mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai daerah yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri,” pungkasnya. (JN)
About the Author
