MANOKWARI,PinFunPapua.com- Gerakan Noken Kasuari (Gerkkas) Papua Barat menyoroti pernyataan Koordinator BGN Papua Barat yang menyebut adanya kekurangan pasokan bahan pangan, khususnya sayur, di wilayah Manokwari. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ketua Bidang Hukum Gerkas , Rusmanudin Kelkusa, SH mengatakan bahwa ketersediaan sayur di Manokwari justru melimpah dan tersebar di berbagai titik penjualan. Ia menyebut mama-mama Papua setiap hari menjajakan hasil kebun mereka di sejumlah lokasi strategis.
“Kalau dibilang kekurangan sayur, itu tidak sesuai fakta. Banyak sekali mama-mama Papua yang berjualan di Pasar Wosi, Sanggeng, hingga di emperan jalan seperti Borobudur, Marina, dan Amban,” ujar Rusman.
Menurut dia, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Para pedagang sering mengalami kesulitan menjual habis dagangan mereka. Bahkan, tidak jarang sayur yang tidak laku terpaksa dibawa pulang atau dibuang karena tidak tahan lama.
“Kenyataannya, sayur itu melimpah. Kadang tidak laku, akhirnya dibawa pulang, bahkan ada yang terpaksa dibuang. Ini yang harus dilihat secara jujur,” katanya.
Rusman menegaskan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung program MBG yang tengah dijalankan pemerintah. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi lokal, khususnya di Manokwari.
Namun demikian, ia menyayangkan jika pernyataan terkait kekurangan bahan pangan justru dijadikan dasar untuk mendatangkan bahan mentah dari luar Papua. Hal itu dinilai berpotensi merugikan pelaku ekonomi lokal, terutama mama-mama Papua yang bergantung pada hasil kebun mereka.
“Kalau bahan mentah diambil dari luar daerah, uang hanya transit di Manokwari lalu kembali keluar. Itu artinya tidak ada perputaran ekonomi yang nyata di daerah ini,” ucapnya.
Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan program MBG di Manokwari jika kebutuhan bahan baku justru dipasok dari luar wilayah Papua. Menurut dia, langkah tersebut bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Kalau memang semua diambil dari luar, lalu apa manfaatnya bagi masyarakat di sini? Seharusnya program ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan mama-mama Papua,” katanya.
Lebih lanjut, Rusman meminta Koordinator BGN Papua Barat untuk lebih cermat dalam melakukan pemetaan dan survei lapangan. Ia menilai selama ini fokus pengamatan hanya terpusat di pasar, padahal sumber produksi sayur juga banyak berasal dari kampung-kampung.
“Pusat ekonomi itu bukan hanya di pasar. Banyak mama-mama di kampung yang punya kebun dengan kualitas sayur yang sangat baik. Ini yang harus didata dan diberdayakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang langsung menghubungkan hasil kebun masyarakat dengan kebutuhan program pemerintah, tanpa harus melalui rantai distribusi panjang.
“Lebih baik ambil langsung dari mama-mama punya kebun. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding harus membeli dari luar Papua,” tambahnya.
Gerkkas Papua Barat pun mendesak agar pihak BGN segera memberikan klarifikasi atas pernyataan yang telah beredar di media. Klarifikasi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan kekecewaan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang sayur.
Rusman mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak akurat dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Jangan sampai mama-mama merasa tidak dihargai. Mereka sudah berjualan setiap hari, tapi kemudian muncul pernyataan seolah-olah tidak ada bahan pangan di sini,” katanya.
Sebagai bentuk kekecewaan, ia menyebut para pedagang bahkan mempertimbangkan untuk melakukan aksi dengan membawa sayur yang tidak terjual ke kantor BGN Papua Barat.
“Itu bentuk protes kami kalau tidak ada klarifikasi. Supaya mereka lihat langsung bahwa sayur di sini ada dan melimpah,” ujarnya.
Ke depan, Gerkkas berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat lebih serius melakukan pendataan potensi pertanian masyarakat di tingkat kampung.
Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari produksi lokal tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah. Rusman menegaskan, pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan di Papua Barat.
“Kalau mama-mama Papua dilibatkan, maka ada peningkatan ekonomi rumah tangga. Itu yang paling penting,” katanya. (Dhy)
About the Author
