FAKFAK,PinFunPapua.com – Aksi masyarakat di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dengan menebang pohon dan memalang ruas jalan Kayuni-Kokas membuat akses transportasi di jalur utama tersebut lumpuh total.
Dari gambaran visual yang diterima lokasi pemalangan dapat dipastikan persisnya di lokasi Aregas Distrik Kokas
Informasi menunjukkan, sejumlah pohon yang ditebang warga menutupi badan jalan sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ruas jalan Kayuni-Kokas yang disebut telah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang dinilai memadai.
Kondisi itu mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Badarudin Heremba. Politisi yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Otsus dan anggota Komisi IV yang membidangi pembangunan dan infrastruktur tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui OPD teknis, khususnya Dinas PUPR, segera mengambil langkah konkret.
Kepada PinFunPapua.com melalui wawancara via WhatsApp, Rabu malam (19/8/2026), Badarudin mengungkapkan bahwa masyarakat sebelumnya telah berkomunikasi dengannya terkait rencana pemalangan jalan tersebut.
“Beberapa waktu lalu masyarakat telah berkomunikasi dengan saya terkait rencana pemalangan jalan. Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu hak mereka, karena jalan tersebut menjadi urusan Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Badarudin.
Menurutnya, persoalan ruas Kayuni-Kokas bukan baru kali ini disuarakan. Sebagai wakil rakyat, ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan kondisi jalan tersebut melalui media massa agar menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan OPD teknis.
Ia menilai, jika pemerintah provinsi sejak awal mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan jalan tersebut, aksi pemalangan yang mengganggu aktivitas masyarakat tidak perlu terjadi.
“Saya sangat menyesalkan pemerintah provinsi, dalam hal ini OPD teknis PUPR, karena tidak segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan jalan tersebut,” tegasnya.
Badarudin menjelaskan, ruas Kayuni-Kokas memiliki posisi strategis karena bukan hanya menjadi akses utama masyarakat setempat, tetapi juga menghubungkan sejumlah wilayah hingga ke Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan.
Selain itu, jalur tersebut juga disebut memiliki kaitan penting dengan akses transportasi kegiatan industri migas.
“Jalan ini sangat memprihatinkan. Jalan tersebut menghubungkan beberapa distrik dan juga beberapa kabupaten, seperti ke Sorong Selatan dan Bintuni. Bahkan menjadi salah satu akses transportasi bagi kegiatan BP Migas,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Badarudin memastikan persoalan pemalangan ruas Kayuni-Kokas akan kembali dibawa dalam agenda pembahasan bersama OPD teknis Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ia menyebut, Komisi IV DPR Papua Barat akan melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD teknis, termasuk PUPR Papua Barat.
“Besok kami akan bertemu dengan beberapa OPD teknis. Insya Allah saya akan sampaikan lagi persoalan ini dalam RDP. Saya akan tanyakan secara langsung terkait pemalangan tersebut dan langkah apa yang akan diambil OPD teknis,” katanya.
Badarudin juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kokas dan sekitarnya yang memilih melakukan aksi sebagai bentuk desakan agar kondisi jalan segera mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, aksi tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tidak lagi menunda penanganan ruas jalan Kayuni-Kokas.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kokas dan sekitarnya yang telah mengambil langkah tersebut sehingga persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Harapan kami, pemerintah segera mengambil keputusan dan langkah konkret secepatnya,” pungkasnya.
Ia berharap, pemerintah provinsi tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi memberikan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehingga aksi palang jalan tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu dalam kondisi jalan yang semakin rusak. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat Kokas, Bintuni, Sorong Selatan, maupun akses yang berkaitan dengan kegiatan migas. Karena itu, harus ada langkah nyata dan bukan sekadar janji,” tegas Badarudin.
About the Author
