MANOKWARI, PinFunPapua.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja secara terkoordinasi dalam menjalankan program-program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030 memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat, sehingga setiap kegiatan harus dilaporkan dan dikonsultasikan terlebih dahulu.
Lakotani menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah ditetapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan harus dilaporkan terlebih dahulu.
“Saya tegaskan kepada seluruh pimpinan OPD, gubernur dan wakil gubernur memiliki masa jabatan lima tahun dengan janji kepada rakyat dari 2025 hingga 2030. Karena APBD 2025 telah ditetapkan sebelum kami dilantik, maka saya meminta agar setiap kegiatan dilaporkan dan dikonsultasikan. Jangan ada yang mengambil langkah sendiri-sendiri atau bekerja tanpa koordinasi,” ujar Lakotani dalam pertemuan dengan jajaran OPD di Manokwari.
Menurutnya, meskipun pada tahun ini gubernur dan wakil gubernur belum secara langsung memimpin atau menganggarkan program-program baru, tanggung jawab terhadap rakyat sudah dimulai sejak sekarang. Oleh sebab itu, koordinasi antara OPD dengan pimpinan daerah sangat penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun.
“Gubernur dan wakil gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintahan memiliki konstruksi teknis, di mana gubernur dipilih oleh rakyat untuk mendapatkan legitimasi. Namun, dalam pelaksanaannya, urusan teknis seperti pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan akan dikerjakan oleh tenaga ahli di bidangnya. Karena itu, seluruh OPD harus memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan komitmen gubernur serta wakil gubernur kepada rakyat,” tambahnya.
Lakotani juga mengingatkan bahwa program-program yang tidak disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan yang baru harus segera dilaporkan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam koridor pembangunan yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat Papua Barat.
“Tahun ini memang belum sepenuhnya menggunakan visi dan misi pemerintahan yang baru dalam penyusunan anggaran. Namun, mari kita mulai bekerja bersama-sama dengan melaporkan dan berkoordinasi, sehingga ada arahan yang jelas dalam pelaksanaannya,” tutupnya. (red)
About the Author
