MANOKWARI, PinFunPapua.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat pada Kamis (22/5/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis, dalam menunjang pelayanan rumah sakit.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRP Papua Barat, Petrus Makbon, SH, bersama Ketua Komisi II, Ahmad Kuddus. Mereka didampingi Ketua Fraksi Golkar, Amin Ngabalin, serta anggota Komisi II Fachri Tura dan Ever Indou. Setibanya di RSUP, mereka disambut oleh Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnold Tiniap, beserta jajaran manajemen rumah sakit.
Sebelum berkeliling meninjau unit layanan dan poli di RSUP, Direktur RSUP dr. Arnold Tiniap memaparkan gambaran umum pelayanan rumah sakit. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, perkembangan status rumah sakit dari tipe C yang sedang diupayakan naik ke tipe B, serta peran RSUP sebagai rumah sakit rujukan regional.
Adapun sejumlah unit layanan yang ditinjau langsung oleh Komisi II DPRP Papua Barat antara lain Laboratorium, Unit Radiologi, Intensive Care Unit (ICU), Unit Hemodialisis (cuci darah), Ruang Cathlab (layanan jantung), ruang bedah, Poli Jantung, Poli EKG dan USG, serta Poli Jiwa.
Ketua Komisi II, Ahmad Kuddus, menilai bahwa dari segi fasilitas, RSUP Papua Barat telah memiliki kelengkapan setara rumah sakit tipe A dan B di daerah lain. Namun, ia menyoroti kendala utama yang masih dihadapi, yakni keterbatasan tenaga dokter spesialis.
“Setelah kami keliling ke setiap unit, fasilitasnya sudah lengkap, baik di laboratorium, radiologi, unit cuci darah, jantung, hingga ruang bedah. Tapi yang menjadi kendala adalah kurangnya dokter spesialis untuk mengoperasikan alat-alat medis tersebut. Beberapa dokter masih harus didatangkan dari luar Papua Barat,” ungkap Kuddus.
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, mendatangkan dokter spesialis membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan tambahan anggaran agar pelayanan RSUP dapat dioptimalkan.
“Butuh tambahan penganggaran agar pelayanan kesehatan di RSUP bisa maksimal. Jika itu bisa terpenuhi, maka angka rujukan pasien ke luar daerah akan berkurang secara signifikan. Bahkan klaim BPJS pun bisa ditekan dan dialihkan untuk layanan lain,” jelasnya.
Kuddus juga menegaskan bahwa peningkatan layanan RSUP selaras dengan visi dan misi Gubernur Papua Barat yang menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Peningkatan layanan di RSUP adalah harga mati dan harus direalisasikan. Ini adalah bentuk komitmen dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Barat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa komitmen Pemprov Papua Barat terhadap sektor kesehatan telah terlihat melalui peluncuran Kartu Papua Barat Sehat beberapa waktu lalu. Program tersebut diharapkan bisa diperkuat dengan peningkatan fasilitas dan kesejahteraan tenaga medis di RSUP.
“Kesejahteraan tenaga medis juga harus diperhatikan. Selama ini tunjangan mereka masih menjadi kendala. Kalau kesejahteraan ditingkatkan, maka mereka bisa bekerja lebih optimal,” pungkasnya.(red)
About the Author
