JAKARTA, PinFunPapua.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelaksanaan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Polri mengumumkan pengerahan personel secara besar-besaran serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyampaikan bahwa Polri menyiagakan sebanyak 161.000 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta potensi gangguan keamanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran.
Selain menyiapkan kekuatan personel, Polri juga menyiapkan sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri atas 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan disebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.
Wakapolri menjelaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti sistem satu arah (one way) atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan darurat.
“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden.
Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik, seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan, masyarakat dapat langsung terhubung dengan pusat komando (command center) Polda maupun Polres terdekat.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada sinergi dan integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiagakan sebanyak 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bantuan secara cepat apabila menghadapi kendala selama perjalanan mudik.
Menurutnya, sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, penguatan layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem manajemen mudik nasional yang lebih responsif dan terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, berbagai kendala yang dialami pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap memberikan perlindungan bagi warganya dalam setiap perjalanan menuju kampung halaman. ( red/rls)
