MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengalokasikan kuota beasiswa afirmasi pendidikan tinggi tahun 2026 bagi Provinsi Papua Barat sebanyak 700 orang. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat, Sudjanti Kamat, menyampaikan bahwa pendaftaran program beasiswa tersebut telah dibuka sejak 27 Februari hingga 22 Mei 2026. Kuota yang tersedia didistribusikan secara merata ke tujuh kabupaten, masing-masing memperoleh jatah sebanyak 100 orang.
Menurut Sudjanti, pembukaan beasiswa afirmasi tahun ini dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan jadwal seleksi nasional, seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Ia menjelaskan, penyesuaian jadwal tersebut bertujuan untuk menghindari keterlambatan penempatan mahasiswa serta mengantisipasi peserta yang lulus melalui lebih dari satu jalur seleksi.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak peserta yang telah lulus afirmasi, tetapi juga lulus di jalur lain sehingga akhirnya tidak melanjutkan melalui program afirmasi,” ujarnya.
Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap peluang akses beasiswa dapat lebih merata dan dimanfaatkan secara optimal oleh calon mahasiswa dari Papua Barat. Setelah dinyatakan lolos, para penerima beasiswa akan mengikuti pembekalan di daerah sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Program beasiswa afirmasi ini diperuntukkan bagi tiga kategori penerima sesuai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 5 Tahun 2022, yakni anak dengan kedua orang tua asli Papua, anak dengan salah satu orang tua asli Papua, serta masyarakat nusantara yang lahir dan menempuh pendidikan di Papua.
Selain pembiayaan utama yang bersumber dari APBN, setiap penerima beasiswa juga akan mendapatkan tambahan dukungan dari pemerintah provinsi sebesar Rp4 juta per tahun yang berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Namun demikian, kebijakan ini turut mendapat perhatian dari Ronald Mambieuw selaku Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyediakan kuota beasiswa afirmasi, tetapi mengingatkan agar penyalurannya dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas upaya menghadirkan beasiswa afirmasi ini. Ini merupakan langkah yang sangat baik,” ujarnya.
Ronald menegaskan bahwa penerima beasiswa harus benar-benar berasal dari kalangan yang membutuhkan, bukan hanya kelompok tertentu. Ia mengaku pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir terkait ketidakmerataan akses beasiswa.
Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi program, khususnya di tingkat SMA, agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan mengakses beasiswa tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan dana Otsus dalam program afirmasi. Menurutnya, dana tersebut harus diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP), mengingat latar belakang historis dan tujuan keberpihakan kebijakan tersebut.
Ia menyarankan agar tambahan pembiayaan dari dana Otsus difokuskan pada dua kategori utama, yakni peserta dengan kedua orang tua asli Papua atau salah satu orang tua asli Papua. Sementara itu, masyarakat non-Papua diharapkan tetap mengacu pada sumber pembiayaan lain seperti APBN.
“Dana Otsus harus digunakan secara adil dan tepat, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ronald juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan dana pendidikan. Ia menilai masih banyak anak-anak Papua yang mengalami putus sekolah akibat keterbatasan biaya, bahkan harus menempuh pendidikan melalui jalur paket A, B, dan C.
Padahal, menurutnya, dana Otsus yang tersedia cukup besar dan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran, termasuk kemungkinan revisi regulasi agar lebih tepat sasaran.
“Jika dikelola dengan baik, dana Otsus akan menghadirkan keadilan, penghormatan, serta menjaga kedamaian di tengah masyarakat Papua,” pungkasnya. ( red )
About the Author
