MANOKWARI, PinFunPapua.com – Senator asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk periode 2026–2027. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan peran Filep dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua Barat serta aspirasi daerah di tingkat nasional.
Kepercayaan untuk kembali memimpin Komite III DPD RI tersebut menunjukkan konsistensi Filep dalam menjalankan tugas sebagai senator. Komite III DPD RI memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan sejumlah sektor penting bagi masyarakat, antara lain pendidikan, agama, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, serta kesejahteraan sosial.
Filep menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kembali diberikan kepadanya. Menurut dia, jabatan sebagai ketua komite bukan sekadar kedudukan dalam struktur kelembagaan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan yang dihasilkan negara dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
“Puji Tuhan, dengan penuh rasa syukur saya kembali dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua Komite III DPD RI pada periode 2026–2027. Amanah ini bukan sekadar sebuah jabatan, tetapi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan ketulusan, keberanian, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memastikan hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ungkap Filep melalui sambungan telepon, Rabu (19/8/2026).
Filep pertama kali terpilih sebagai anggota DPD RI yang mewakili Papua Barat untuk periode 2019–2024. Selama menjalankan tugas tersebut, ia aktif menyuarakan berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, otonomi khusus, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.
Pengalaman dan kiprahnya di lembaga legislatif turut mengantarkan Filep dipercaya memimpin Komite III DPD RI. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ia menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Filep juga dikenal menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Selain itu, ia terus mendorong agar pemerintah meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, termasuk wilayah Papua dan Papua Barat.
Kini, pada periode keduanya sebagai anggota DPD RI, yakni 2024–2029, Filep kembali dipercaya memimpin Komite III untuk periode 2026–2027. Amanah tersebut sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk melanjutkan perjuangan dalam mengawal kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Filep, perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus terus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Ia menilai pembangunan Indonesia tidak dapat hanya berorientasi pada wilayah yang telah memiliki tingkat kemajuan tinggi, tetapi juga harus memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh hak dan pelayanan yang setara.
Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi salah satu sumber kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai senator. Karena itu, Filep berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut melalui kerja nyata, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kesadaran saya lahir dari doa, dukungan, dan harapan banyak pihak. Karena itu, saya bertekad untuk terus bekerja dengan hati, menjaga integritas, serta menghadirkan kerja nyata demi Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan kembali dipercaya sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep menyatakan akan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen menjadikan posisi tersebut sebagai ruang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kepentingan daerah, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Bagi Papua Barat, keberlanjutan kepemimpinan Filep di Komite III DPD RI juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat penyampaian aspirasi daerah di tingkat nasional, terutama terkait sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan kepentingan masyarakat adat.
Filep berharap amanah tersebut dapat dijalankan secara konsisten dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepadanya harus diterjemahkan dalam bentuk kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik di Papua Barat maupun di berbagai wilayah Indonesia. (Red).
About the Author
